Connect with us

Politik

Sekjen NasDem Sayangkan Pengembalian Aset Kemenpora Melibatkan SBY

Published

on

Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate/MI/Mohamad Irfan

Jakarta: Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate menyayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan untuk kasus Roy Suryo. Roy diketahui belum mengembalikan barang milik negara (BMN) kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Eks Menpora era SBY itu tak kunjung mengembalikan ribuan aset negara meski kasus itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Miris juga bahwa untuk mengembalikan BMN saja butuh keterlibatan langsung Ketumnya, bahkan melalui keputusan DPP parpol yang bersangkutan," sesal Johnny kepada Medcom.id, Senin, 10 September 2018.

Baca: Roy Diperintahkan Kembalikan Aset Kemenpora dalam 7 Hari

Ketua Fraksi NasDem itu mempertanyakan integritas pejabat di era kepemimpinan SBY. Ia menilai ada hal kurang tepat ketika perekrutan anggota kabinet pemerintahan sebelumnya.

Ia hanya bisa berharap Roy segera mengembalikan apa yang bukan miliknya. Pengembalian BMN merupakan kewajiban mantan pejabat.

Advertisement

Johnny juga berharap tak ada kader NasDem yang menjabat menteri berlaku demikian. Beruntung, Ketum NasDem Surya Paloh konsisten membentuk karakter kader melalui program politik dan kaderisasi internal.

Baca: Roy Suryo Baru Mengembalikan Barang Rp500 Juta

Sebelumnya, SBY memerintahkan Roy menyelesaikan kasus pengembalian aset negara dalam sepekan, terhitung 7 September 2018. Demokrat bahkan menggelar rapat sebelum mengeluarkan beberapa poin untuk segera dieksekusi Roy Suryo.

"Beberapa keputusan yang kemarin kami ambil bahwa poin yang paling utama adalah Roy Suryo diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 September 2018.

Pertemuan pada Jumat 7 September itu mengarahan Roy segera menemui perwakilan Kemenpora. Ia harus mengklarifikasi aset apa yang belum dikembalikan.

Advertisement

"Ini jadi kita harap, dengan pertemuan antara kedua belah pihak kalau juga di sana ada Bapak (SBY ikut menyelesaikan), jadi ketiga belah pihak, kita harapkan masalah ini segera tuntas," ucap dia.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...