Connect with us

Politik

Serap Masukan dari UIII, BKSAP Targetkan Panja AI Selesai Dua Bulan Selaraskan Gagasan PBB

Published

1 tahun ago

on

rnBadan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan resmi ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat, untuk membahas pemanfaatan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) dalam konteks diplomasi parlemen dan tata kelola nasional. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, yang menyoroti urgensi pengaturan AI secara komprehensif dan berimbang.rnDalam sambutannya, Mardani menegaskan bahwa kehadiran AI tidak bisa lagi dihindari. “AI sudah menjadi keseharian kita. Ia bisa membuka peluang besar bagi ekonomi Indonesia, tapi juga membawa ancaman serius seperti deepfake dan manipulasi digital,” ujarnya, di Kampus UIII, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025)rnMenurutnya, pengawasan yang kuat menjadi kunci agar AI tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan publik.rnDiskusi di kampus UIII ini juga membahas potensi kerja sama antara BKSAP dan kalangan akademisi untuk memperkuat peran legislatif dalam menghadapi transformasi digital global. BKSAP menilai pentingnya pendekatan lintas disiplin — baik dari sisi keislaman, ekonomi, maupun hukum — dalam merancang kebijakan berbasis etika dan kemanusiaan.rnPemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah berupaya melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi digital. Namun, dengan pesatnya perkembangan AI, muncul kebutuhan baru untuk menyusun regulasi yang lebih spesifik dan visioner. Dalam hal ini, BKSAP sedang mempersiapkan Panitia Kerja (Panja) AI untuk mengkaji potensi, risiko, dan arah kebijakan nasional terkait AI.rnSelain itu, DPR juga melihat pentingnya Indonesia berperan aktif dalam wacana global seperti gagasan Committee of the Future di bawah PBB, yang berfokus pada tata kelola masa depan teknologi dan dampaknya terhadap umat manusia. Mardani menyebut bahwa parlemen Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar teknologi tetap menghormati hak asasi manusia dan keamanan nasional.rn“AI itu dua sisi mata uang. Tantangannya besar, tapi peluangnya juga luar biasa. Tugas kita memastikan manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya,” tutur Politisi Fraksi PKS ini.rnIa menargetkan hasil kerja Panja AI akan rampung dalam dua masa sidang ke depan, sehingga Indonesia bisa segera memiliki kerangka hukum yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan AI.rnKunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen BKSAP DPR RI untuk membangun sinergi antara lembaga legislatif dan akademisi. Dengan demikian, arah kebijakan nasional terhadap AI diharapkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga kokoh secara moral, sosial, dan kemanusiaan. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...