Connect with us

Politik

Singgih Januratmoko Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama

Published

on

Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama

Komisi VIII DPR RI meminta pengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, terus mengevaluasi pola pengasuhan dan pembinaan siswa selama tinggal di asrama. Evaluasi diperlukan untuk menemukan metode adaptasi yang lebih efektif sehingga siswa dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah berasrama.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, perpindahan anak dari lingkungan keluarga menuju kehidupan mandiri di asrama membutuhkan pendekatan pengasuhan yang lebih halus, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

“Penyesuaian adaptasi siswa masih harus dicarikan metode yang lebih baik lagi ke depan. Adanya anak yang kurang kerasan menandakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki metodenya, sehingga anak-anak yang masuk ke depan bisa lebih kerasan lagi tinggal di asrama,” kata Singgih saat memimpin peninjauan di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, proses adaptasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat karena siswa tidak hanya mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi juga menjalani pola kehidupan berasrama yang berbeda dengan lingkungan keluarga.

Di sisi lain, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu mengapresiasi kualitas fisik bangunan sekolah dan asrama yang telah dibangun pemerintah. Namun, ia menilai sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran, seperti laboratorium, masih perlu dilengkapi agar proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Advertisement

“Secara fisik bangunan kelas dan fasilitas sudah sangat baik, termasuk istimewa. Tapi untuk peralatan-peralatan memang belum lengkap semua, seperti laboratorium yang masih kurang. Kami berharap dalam waktu dekat fasilitas pendukung ini bisa segera dilengkapi secara menyeluruh,” ujarnya.

Singgih juga menilai besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk operasional Sekolah Rakyat perlu dilihat dalam konteks investasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana yang telah direalisasikan menunjukkan bahwa program tersebut memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat pendidikan dalam jangka panjang.

“Anggaran operasional Sekolah Rakyat ini memang cukup besar, hampir Rp5 triliun lebih. Namun kalau kita lihat hasilnya dari kunjungan hari ini, sarana fisik yang terbangun sangat sepadan dengan investasi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla
Politik60 menit ago

Herry Dermawan Minta Masyarakat Peduli Api Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan...

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis
Politik1 jam ago

Lalu Hadrian Irfani: PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah rencana...

Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi...

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil
Politik1 jam ago

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan...

Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama
Politik1 jam ago

Singgih Januratmoko Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama

Komisi VIII DPR RI meminta pengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, terus mengevaluasi pola pengasuhan dan pembinaan siswa...

Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ
Politik1 jam ago

Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) dalam menjaga...

Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur
Politik1 jam ago

Andre Rosiade Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan penambahan armada pesawat jenis ATR (Avions de Transport Régional), yakni pesawat komersial...

Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU
Politik1 jam ago

Abidin Fikri Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah menyusun standardisasi layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), khususnya...

Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM
Politik1 jam ago

Alifudin Minta RUU Kawasan Industri Beri Ruang bagi UMKM dan Masyarakat Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya RUU Kawasan Industri memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya,...

Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun
Politik1 jam ago

Abidin Fikri Minta Kementerian Haji dan Umrah Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan resmi mengenai klaim penurunan...