Sopir Logistik Keluhkan Solar dan Zero ODOL, Fraksi PKB Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral

“Kedatangan kami ke DPR untuk meminta lembaga legislasi ikut mendorong tuntutan kami yang sebelumnya sudah disampaikan ke kementerian terkait. Ada empat masalah utama, mulai dari Zero ODOL, ketersediaan solar, sistem barcode, hingga pelayanan pelabuhan,” ujar Perwakilan Pengemudi Logistik, Ika Rostiati, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Merespons aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan bahwa sopir truk merupakan tulang punggung utama sistem logistik nasional yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah didesak menyudahi kebiasaan lambat merespons yang baru bergerak saat para pengemudi menggelar aksi mogok massal di jalanan. “Model seperti ini harus kita sudahi, jangan sampai suatu persoalan baru mendapatkan perhatian setelah muncul aksi protes besar. Ego sektoral kementerian dan lembaga masih terus menghantui penyelesaian persoalan logistik nasional ini,” tegas Syaiful Huda.

Huda menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI kini tengah merampungkan Draf Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai inisiatif parlemen untuk memayungi penataan Zero ODOL secara adil. Penerapan aturan dimensi muatan dituntut tidak secara kaku menghantam pengemudi, melainkan wajib diimbangi dengan kesiapan regulasi serta solusi bagi pemilik armada usaha.

“ODOL sudah menjadi salah satu substansi penting dalam draf revisi UU LLAJ yang sedang kami persiapkan. Namun, penertiban ODOL harus berjalan seiring dengan kesiapan regulasi dan solusi bagi pengemudi agar tak memicu kemacetan distribusi barang,” kata legislator PKB tersebut.

Politikus PKB tersebut juga menyoroti lambatnya tata kelola bongkar muat di kawasan pelabuhan yang memperpanjang waktu tunggu operasional truk secara drastis. Pemerintah diminta membuang kebiasaan merumuskan simulasi sistem antrean digital hanya di atas meja rapat tanpa mengecek realita teknis para pengemudi di lapangan.

“Simulasi kebijakan tidak boleh hanya dilakukan dalam ruang rapat, melainkan harus melibatkan langsung para pelaku usaha dan pengemudi yang akan menggunakan sistem tersebut. Jika sistem dipaksakan tanpa uji lapangan, justru timbul masalah baru,” lanjut Huda.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, membongkar akar penyebab kelangkaan solar bersubsidi yang dialami para pengemudi truk logistik di berbagai jalur lintas provinsi. Kelangkaan bahan bakar di SPBU ditengarai akibat masifnya penyalahgunaan solar subsidi yang merembes ke sektor pertambangan serta maraknya aksi pengetapan oleh oknum pedagang eceran.

“Kita perlu melihat kembali bagaimana regulasi dibuat dan apakah sudah sesuai kondisi lapangan. BBM bersubsidi yang seharusnya untuk armada logistik berpotensi tersalurkan ke pihak tak berhak, termasuk aktivitas pertambangan,” ujar Elpisina.

Elpisina menegaskan bahwa BPH Migas dan Pertamina wajib mengevaluasi ulang efektivitas sistem barcode pendaftaran BBM agar tidak menyulitkan sopir lintas wilayah. Konsultasi publik perumusan kuota solar bersubsidi harus melibatkan perwakilan pengemudi riil agar jatah bahan bakar tidak langka di area transit distribusi.

“Evaluasi pendistribusian BBM perlu lebih banyak melibatkan pelaku yang benar-benar berada di lapangan. Regulasi yang disusun harus menjawab persoalan secara tepat tanpa membebani perjalanan pengemudi,” pungkasnya.