Connect with us

Politik

Suku Bunga Acuan Naik, Kamrussamad: Perlu ada Perhitungan Dampak pada Sektor Riil

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad menegaskan bahwa perlu ada perhitungan dampak kenaikan Suku Bunga Acuan BI pada sektor riil pasca Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan menjadi 6 persen,  Selasa (31/10/2023).

“Saya melihat bahwa memang BI sedang memasuki tahap yang sulit antara mengimbangi gejolak ekonomi global dan menjaga stabilitas dalam negeri. Kenaikan suku bunga 25 basis poin itu memang harus kita lihat, hitung secara mendalam impaknya terhadap sektor riil karena akan meningkatkan biaya ekonomi tinggi khususnya bagi pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan” ujarnya.

Legislator Gerindra ini kemudian memberi contoh beberapa sektor yang rentan terkena dampak dari kenaikan suku bunga acuan tersebut. Antara lain, sektor properti yang memiliki banyak komponen serta sektor Horeka (hotel, restoran, kafe) atau makanan dan minuman, sektor pariwisata dan sektor lain yang padat karya.

Dil ansir dari berbagai sumber, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai dampak ketidakpastian global dan sebagai langkah mitigasi terhadap inflasi barang impor. Menanggapi hal tersebut, Kamrussamad juga menyampaikan bahwa menaikan suku bunga acuan bukanlah satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melainkan yang terpenting adalah penguatan fundamental ekonomi dalam negeri.

“Apa fundamental nya? Kita ada tiga kekuatan utama, pertama pertanian, kedua perkebunan yang ketiga perikanan. Fundamental ekonomi kita harusnya dari awal kita sudah desain sehingga sektor-sektor unggulan itu bisa menjadi penopang untuk stabilitas ekonomi kita sehingga kalau nilai tukar Rupiah melemah,” tuturnya.

Advertisement

Kamrussamad menjabarkan bahwa dengan melemahnya nilai tukar Rupiah maka akan terjadi pengaruh terhadap bahan baku impor bagi sejumlah industri yang akhirnya akan berdampak terhadap harga dan kompetisi di pasar. Lebih jauh, dampak pengurangan pegawai pada industri juga berpotensi terjadi lantaran kenaikan harga bahan baku dan ketatnya kompetisi pasar.

“Atau bisa jadi mereka melakukan pengurangan karyawan, pekerja, buruh dan seterusnya. Akhirnya nanti bisa menimbulkan pengangguran baru,” tambahnya.

Kamrussamad juga menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan segera mengundang Bank Indonesia untuk mendengarkan penjelasan arah kebijakan makro ekonomi hingga tingkat resiliensi dan mitigasinya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik6 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik6 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik6 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik6 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik6 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik6 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik6 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik6 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik6 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik6 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...