Connect with us

Politik

Syamsu Rizal Desak Pemerintah Segera Pulangkan 13 ABK usai Dievakuasi dari Iran

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap nasib 13 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang hingga kini masih terjebak di Baku, Azerbaijan. Para ABK tersebut sebelumnya telah dievakuasi dari Iran ke Baku akibat situasi perang.

Meski telah keluar dari wilayah konflik, mereka kini menghadapi berbagai persoalan baru, mulai dari ketidakpastian hukum, keterbatasan logistik, hingga lambatnya proses repatriasi ke tanah air. Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret guna memulangkan para ABK tersebut.

“Kita tidak bisa membiarkan warga negara Indonesia terkatung-katung di negara orang tanpa kepastian. Negara harus segera hadir dan memberikan perlindungan maksimal,” tegas Deng Ical, Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan bahwa proses repatriasi tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi yang berlarut-larut. Menurutnya, keselamatan dan kepastian nasib warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Lebih lanjut, Deng Ical juga meminta pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pemulangan para ABK, mengingat kondisi mereka yang saat ini berada dalam situasi darurat.

Advertisement

“Mereka sudah berhasil keluar dari zona konflik, tetapi bukan berarti masalah mereka selesai. Pemerintah harus memastikan mereka bisa segera kembali ke Indonesia dengan aman dan tanpa beban tambahan,” ujarnya.

Deng Ical berharap Kementerian Luar Negeri bersama Dubes LBBP RI, Berlian Helmy bersama instansi terkait dapat segera mempercepat proses koordinasi dengan otoritas setempat di Azerbaijan, sehingga kepulangan para ABK dapat segera direalisasikan.

Kemenlu dan Dubes segera mengkoordinasikan berbagai kemungkinan repatriasi termasuk berkoordinasi dengan beberapa negara strategis terutama Turki.
Deng Ical juga meminta Panglima TNI memerintahkan Atase Pertahanan terdekat untuk membuat rencana strategis tepatriasi.

“Jangan sampai ada warga negara kita yang terlantar karena lambannya respons. Ini soal tanggung jawab negara,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...