Connect with us

News

Tahap 97 dan 98, Indonesia Terima Kedatangan Vaksin Pfizer dan AstraZeneca

Published

on

JAKARTA – Indonesia menerima kedatangan vaksin tahap 97 dan 98 pada Jumat (22/10). Vaksin yang mendarat di Indonesia adalah vaksin Pfizer sebanyak 1.182.870 dosis dan AstraZeneca sejumlah 844.820 dosis.

Kedatangan vaksin yang berkelanjutan ini adalah wujud upaya keras pemerintah memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 di tanah air dalam rangka mengejar kekebalan komunal di Indonesia tahun ini.

“Kita bersyukur, Indonesia bisa terus menambah ketersediaan vaksin secara intens dalam beberapa pekan terakhir dan hal ini akan terus berlanjut. Dengan ketibaan kedua jenis vaksin ini, maka total vaksin yang telah hadir di Indonesia sekitar 291 juta dosis baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku,” ujar Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Nadia menambahkan, pemerintah berupaya mendatangkan vaksin bagi masyarakat Indonesia melalui bermacam skema.

Di antaranya dalam bentuk donasi, seperti vaksin AstraZeneca yang tiba hari ini sebagai hibah dari Pemerintah Jepang.

Advertisement

Sedangkan vaksin Pfizer yang tiba di Jakarta, Semarang, dan Surabaya diperoleh melalui skema pembelian langsung.

Saat ini, menurutnya, Indonesia terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi. Masih terdapat sejumlah tugas besar yang perlu dilakukan terkait vaksinasi, khususnya untuk meningkatkan capaian vaksinasi bagi lansia dan remaja.

“Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk membantu memberikan informasi, masukan, saran, dan bantuan bagi keluarga yang remaja dan lansia untuk dapat segera divaksinasi, demi melindungi diri mereka dan keluarga,” ujar Nadia.

Menurut data per 22 Oktober 2021 sore, 111,9 juta orang Indonesia telah mendapatkan vaksin dosis pertama atau 53,75% dari sasaran vaksinasi nasional.

Sedangkan yang telah mendapatkan vaksin lengkap sebanyak 66,7 juta orang atau 32%.

Advertisement

Upaya membangun kekebalan komunal, atau capaian vaksinasi di atas 70%, terus dilakukan meski tingkat penularan COVID-19 di Indonesia telah jauh menurun.

“Justru penurunan tersebut mengindikasikan bahwa langkah yang telah dan sedang kita laksanakan ini telah berada di jalur yang tepat, sehingga perlu dilanjutkan dan dituntaskan,” tegas Nadia, “Jadi penurunan ini juga jangan membuat kita lengah dan mengendorkan protokol kesehatan. Pelaksanaan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi mesti berjalan seiring,” imbuhnya.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...