Tahun Baru Imlek 2573, Gubernur Imbau Cegah Kerumunan

KOTA BANDUNG- Perayaan Tahun Baru Imlek  2573 Kongzili akan diperingati pada 1 Februari 2022. Seiring lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa minggu ke belakang, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengimbau agar tempat ibadah seperti vihara untuk diatur pola terbaik dalam beribadah supaya kegiatan tidak menimbulkan kerumunan. 

“Untuk vihara dihimbau diatur kedatangan umat, mungkin tidak semua datang di waktu bersamaan, tapi di atur durasi waktu dan jam kedatangan. Sehingga semua bisa melakukan ibadah tapi tidak bertumpuk dalam satu titik waktu karena ini berpotensi memperparah situasi pandemi,” ucap Gubernur, di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (31/01/2022). 

Gubernur memperkirakan, dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini, tidak akan padat seperti libur panjang pergantian tahun, atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Namun ia tetap mewanti-wanti agar warga yang hendak beribadah menjaga protokol kesehatan dengan ketat. 

“Kalau saya amati, dari pengalaman Tahun Baru Imlek itu tidak padat-padat amat, yang penting ke sana pakai masker, kalau bisa di-double, kemudian memantau kerumunan dengan tindakan yang terukur,” pintanya. 

Momen Tahun Baru Imlek ini juga bersamaan dengan hari libur kejepit nasional. Akhirnya banyak pegawai swasta yang melakukan cuti untuk sejenak menikmati liburan dan bepergian ke tempat wisata. 

“Jadi memang hari ini hari kejepit, ya. Besok libur dan kemarin libur. Hari Senin ini saya lihat banyak yang ambil cuti juga di beberapa institusi swasta. Karena kebijakannya memang tidak digeser, artinya sebagian masyarakat cenderung mengambil opsi libur panjang sampai besok,” sebutnya. 

 Gubernur meminta Kepolisian Daerah Jabar untuk memantau secara langsung pergerakan warga yang berkumpul di tempat wisata. Bagi pengelola wisata juga wajib menerapkan dengan tegas aplikasi pedulilindungi untuk mematikan yang datang adalah orang-orang yang sudah terlindungi. 

“Titip kepada kepolisian untuk memonitor, kalau ada tempat wisata yang melakukan pelanggaran melebihi kapasitas, berkerumun yang tidak terkendalikan untuk segera di lapangan diambil tindakan. Karena hanya dengan itu kita bisa tetap hidup normal produktif walaupun sedang Covid-19,” pungkasnya.