Temuan Panja Pembiayaan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti

JAKARTA (12 September): Pemerintah harus segera merespons kesimpulan Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI terkait anggaran pendidikan, demi mewujudkan sektor pendidikan nasional yang lebih baik.

“Apa yang menjadi kesimpulan dalam Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR itu harus segera ditindaklanjuti agar sistem pendidikan nasional dapat terus meningkatkan kualitas anak bangsa menjadi lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/9).

Pada rapat kerja antara Komisi X DPR dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Rabu (11/9), Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI membacakan kesimpulan kajian panja sejak 14 Mei 2024 hingga 10 September 2024.

Hasilnya antara lain, panja menilai ada masalah yang krusial terkait kebijakan belanja wajib (mandatory spending) 20% anggaran Pendidikan pada APBN dan APBD.

Selain itu, panja juga menilai pemerintah membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang karena masih mengalokasikan anggaran pendidikan untuk pendidikan kedinasan.

Hal itu menurut kesimpulan panja, melanggar Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Kesimpulan panja juga menilai transfer dana daerah dan desa (TKDD) tidak pernah dievaluasi sehingga terjadi penyimpangan substantif yang membuat pemerintah dan DPR tidak bisa mengetahui efektivitas anggaran pendidikan yang disalurkan lewat TKDD.

Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR, sejumlah kesimpulan panja itu harus segera ditindaklanjuti karena temuan itu sejatinya merupakan hal mendasar dalam tata kelola pembiayaan sektor pendidikan nasional.

Rerie sapaan akrab Lestari, mendesak pemerintah agar segera menyudahi kebijakan yang melanggar undang-undang dan segera mewujudkan sistem manajemen yang baik dalam mengelola anggaran pendidikan.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara), mendorong agar pemerintahan yang akan datang menjadikan hasil dari panja tersebut sebagai dasar perbaikan pembiayaan pendidikan nasional agar menjadi lebih baik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap komitmen para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk memperbaiki sektor pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan.

Hal itu penting agar cita-cita para pendiri negeri mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui proses pendidikan yang baik dapat segera tercapai. (*)