Connect with us

Internasional

Tuai Kontroversi, Putri Anwar Ibrahim Mundur dari Jabatan Penasihat PM

Published

on

Kabarpolitik.com – Nurul Izzah akhirnya melepas jabatannya. Dia mundur sebagai penasihat senior bidang ekonomi dan finansial Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang tidak lain ayahnya sendiri. Sebelumnya, jabatan yang disandang Nurul sejak 3 Januari lalu itu menuai kontroversi. Penunjukan tersebut dinilai nepotisme.

Meski begitu, Nurul tidak serta-merta keluar dari jabatan di lingkaran pemerintahan. Kini, dia menjabat co-chairman komite penasihat khusus Kementerian Keuangan yang diketuai mantan CEO Petronas Hassan Marican. Di komite tersebut, ada juga nama Direktur Studi Ekonomi Sunway University Yeah Kim Leng dan profesor ekonomi terkemuka Universiti Malaya Rajah Rasiah.

’’Ketua Komite Hassan Marican mengundang saya bergabung untuk membantu usaha mereka dalam memperkuat ekonomi negara dan rakyat. Saya dengan rendah hati menerima tanggung jawab itu dan menghargai setiap kesempatan untuk berkontribusi demi masa depan Malaysia yang lebih baik,’’ ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia, Mingu (12/2).

Jabatan baru Nurul sangat mungkin tetap menuai perdebatan. Sebab, komite itu melaporkan langsung kinerjanya kepada menteri keuangan yang juga dirangkap PM Anwar Ibrahim. Pemimpin 75 tahun itu mendirikan komite penasihat khusus tersebut pada 7 Februari lalu. Tugasnya, memberi nasihat tentang hal-hal terkait subsidi. Termasuk meninjau dan merestrukturisasi subsidi.

Komite tersebut juga memberikan nasihat kepada menteri keuangan seputar perusahaan yang terkait pemerintah (GLCs). Termasuk menentukan relevansi dan mengonsolidasikannya jika dinilai perlu. Selain itu, komite memberi saran tentang utang nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Advertisement

Belum diketahui apakah Nurul akan dibayar dalam jabatan baru tersebut. Saat menjadi penasihat senior PM, dia tidak dibayar. Namun, para kritikus menilai nepotisme itu terlihat karena Nurul tidak punya pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan.

Nurul memiliki gelar di bidang teknik serta gelar kedua di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins di AS. Nurul juga merupakan wakil presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR). Partai tersebut dipimpin Anwar.

Setelah pengangkatan itu, warganet langsung ramai berkomentar. Mereka menilai jabatan lamanya dan yang terbaru tidak ada beda. ’’Ini sama saja. Dia (Anwar, Red) ingin putrinya memiliki jabatan di pemerintahannya,’’ bunyi unggahan Fadhirul Anuar di akun Facebook Astro Awani.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...