Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Kota Cirebon Lockdown – TurnBackHoax

Published

on

Hasil Periksa Fakta Helmi Fadillah Dwi Putra (Anggota Komisariat MAFINDO IISIP)

Dalam
penelusuran, Wali Kota Cirebon tidak akan memberlakukan Lockdown atau Karantina
wilayah selama belum ada instruksi dari pemerintah pusat.

==

KATEGORI:
MISLEADING CONTENT

==

Advertisement

SUMBER: FACEBOOK

==

NARASI:

“Besok
Kota Cirebon Lockdown, akan ada penyekatan di 4 titik…Kalijaga, Ciperna,
Tangkil dan Kedawung..

Beritahu
kerabat/sodara yg sekiranya perlu diberitahu

#dapet
info barangkali bermanfaat”

Advertisement

==

PENJELASAN:

Postingan
dari akun Facebook Endang Sinyo diunggah pada 5 April 2020, akun tersebut
menarasikan Kota Cirebon dan beberapa titik akan diberlakukan lockdown.

Setelah ditelusuri dengan mesin pencari, pemberitaan dari radarcirebon.com diterbitkan pada 29 Maret 2020 dengan judul “Pemdes Kalensari Berlakukan Lockdown Untuk Cegah Virus Corona, Begini Persiapannya.”

Dalam
pemberitaan tersebut, tidak ditemukan adanya kapan dan tanggal diberlakukan
lockdown. Melainkan berisi langkah-langkah antisipasi apa saja ketika ada
instruksi lockdown dari wilayah tersebut.

Advertisement

Penelusuran
berikutnya, pemberitaan dari timesindonesia.com diterbitkan pada 27 maret 2020
dengan judul “Tak berlakukan Lockdown, Ini Upaya Pemkot Cirebon Memutus
Penyebaran Virus Corona”

Dalam
pemberitaan tersebut, instruksi Wali Kota Cirebon Nasrudin Aziz menegaskan
tidak adanya lockdown ataupun karantina wilayah. Menurutnya lockdown akan
merugikan secara perekonomian dan menghimbau untuk lebih waspada terhadap
keluar masuk masyarakat dari luar daerah.

Penelusuran berikutnya dengan mesin pencari, mengapa beberapa wilayah tidak berlakukan lockdown. Ditemukan pemberitaan dari medcom.com diterbitkan 7 April 2020 dengan judul “Dua Pertimbangan Pemerintah Tidak Berlakukan Lockdown.”

Dalam
narasinya karena persoalan beban anggaran yang terlalu besar untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga memperimbangkan nasib masyarakat pekerja
harian lepas, mereka tidak bisa bekerja diluar selama lockdown diberlakukan,
dan menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo sudah tepat, dengan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang pembatasan sosial secara
berkala besar.

Dalam
beberapa sumber yang sudah ditemukan, tidak adanya pemberlakuan lockdown Kota
Cirebon, melainkan pembatasan masyarakat luar daerah yang akan masuk ke Kota
Cirebon. Informasi tersebut ditanyakan sebagai Misleading Content atau Konten
yang menyesatkan.

Advertisement

==

REFERENSI:

https://archive.vn/4N1nC

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQGMVWk-dua-pertimbangan-pemerintah-tak-berlakukan-lockdown

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/259995/tak-berlakukan-lockdown-ini-upaya-pemkot-cirebon-memutus-penyebaran-virus-corona

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...