Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] MK sudah mulai insyaf dan mengakui kesalahannya. Insyaallah Prabowo-Sandi akan dilantik bulan Oktober 2019 nanti

Published

on

Video tersebut tidak terkait dengan Pilpres 2019, karena video tersebut sudah ada sejak tahun 2017. Dalam video itu, Ketua MK saat itu, Arief Hidayat, memang meminta maaf kepada publik atas terjadinya penangkapan salah seorang hakim MK oleh KPK. Hakim MK yang ditangkap KPK saat itu adalah Patrialis Akbar. Dia terlibat dalam kasus korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di MK.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Salah
=============================================

Sebuah video diunggah oleh akun Tajuddin Hasyim (fb.com/tajuddin.tosiba) dengan narasi sebagai berikut :

“MK sdh mulai insaf, dan mengakui kesalahannya. in syaa Allah… Prabowo Sandi akan dilantik bulan Oktober 2019 nanti. Aamiin.
#PrabowoSandiRI1“

Advertisement

Sumber : https://perma.cc/QCC9-CFVW (Arsip) – Sudah dibagikan 10.392 kali saat tangkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Dari pencarian , Tim CekFakta Tempo menemukan satu video yang sama dengan yang diunggah akun Tajuddin Hasyim, yakni video dengan judul “Ketua MK Minta Maaf Atas Penangkapan Hakim MK oleh KPK”. Video ini dipublikasikan pada 26 Januari 2017.

Dalam video itu, Ketua MK saat itu, Arief Hidayat, memang meminta maaf kepada publik atas terjadinya penangkapan salah seorang hakim MK oleh KPK. “Saya memohon ampun pada Allah dan memohon maaf pada bangsa ini karena Mahkamah telah melakukan kesalahan lagi meskipun itu personal,” kata Arief.

Hakim MK yang ditangkap KPK saat itu adalah Patrialis Akbar. KPK menangkap Patrialis Akbar setelah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung antara Rabu (25/1/2017) malam hingga Kamis (26/1/2017) dini hari. “Sebelas orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Rabu, 25 Januari 2017,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis malam.

Advertisement

Dia terlibat dalam kasus korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di MK. Awalnya, Patrialis diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,1 miliar.

Pada September 2017, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan demikian, penangkapan hakim MK oleh KPK yang disebut dalam video tersebut tidak terkait dengan persidangan sengketa Pemilihan Presiden 2019.

Joko Widodo-Ma’ruf Amin resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (30/6/2019) sore.

“Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nomor urut 01, saudara Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Advertisement

“Keputusan ini ditetapkan di Jakarta 20 Juni 2019,” tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Jokowi-Ma’ruf mengalahkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat suara 68.650.239 atau 44,50 persen.

REFERENSI :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/389/fakta-atau-hoaks-benarkah-mk-minta-maaf-dan-akan-melantik-prabowo-sandi-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden
https://www.youtube.com/watch?v=joxSIcFklYc
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/20012881/kronologi.penangkapan.patrialis.akbar.oleh.kpk.di.grand.indonesia
https://nasional.tempo.co/read/905816/divonis-8-tahun-patrialis-akbar-saya-serahkan-kepada-allah
https://tirto.id/jokowi-maruf-resmi-jadi-presiden-wakil-presiden-terpilih-2019-2024-edlT

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...