Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Mulai Senin 30 Maret Kota Makassar lockdown lokal untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Published

on

Hasil Periksa Fakta Dimas Aryalasa Nugroho (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pancasila)

Beredar gambar melalui aplikasi pesan
Whatsapp, yang berisikan informasi bahwa Kota Makassar akan melakukan lockdown
lokal pada tanggal 30 Maret 2020, namun faktanya hal ini telah dibantah oleh Pj
WaliKota Makassar Iqbal Suhaeb, ia menegaskan bahwa informasi Kota Makassar
bakal di-lockdown untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah hoaks. Hingga saat
ini belum ada kebijakan untuk melakukan lockdown di Kota Makassar.

=====

Kategori: False Context/Konten yang
Salah

=====

Advertisement

Sumber: Whatsapp

=====

Narasi:

“LOCKDOWN MAKASSAR

LOCKDOWN LOKAL MENCEGAH PENYEBARAN
COVID-19 DI AREA MAKASSAR

senin 30 maret 2020 jam 02:30 Waktu
setempat Sampai Batas Waktu Yang Tidak Di ketahui,PEMERINTAH TERKAIT BERSAMA
TNI POLRI AKAN MENUTUP JALUR AKSES KELUAR MASUK KOTA MAKASSAR DARAT, UDARA
& LAUT KECUALI UNTUK KEPERLUAN MEDIS, SALAMA’KI..#RIBALLAMKI

Advertisement

#lockdownmakassar”

=====

Penjelasan:

Telah beredar gambar melalui aplikasi
pesan Whatsapp yang menginformasikan kepada masyarakat Kota Makassar, bahwa
Pemerintah Kota Makassar, bersama TNI dan POLRI akan melakukan lockdown lokal
yang dimulai pada hari Senin, 30 Maret 2020 pukul 02:30 Wita. Melalui hasil
penelusuran, diketahui berita tersebut adalah hoaks.

Pj Wali Kota Makassar, menuturkan
bahwa belum ada kebijakan untuk melakukan lockdown total di Kota Makassar,
Pemerintah Kota Makassar hanya akan melakukan karantina parsial, berupa
penutupan akses keluar masuk pada pemukiman yang terindikasi terdapat warga
yang berstatus PDP atau positif.

Advertisement

Hal ini dapat diketahui melalui laman
pemberitaan detik.com yang tayang pada 27 Maret 2020 dengan judul pemberitaan

“Pj Walkot: Tidak Ada Lockdown
Seluruh Kota Makassar, Hanya Karantina Parsial.”

Berikut kutipannya:

[…]Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota
Makassar, Iqbal Suhaeb, menegaskan bahwa informasi Pemkot Makassar bakal
mengambil kebijakan lockdown imbas wabah Corona adalah hoax. Hingga saat ini
belum ada kebijakan untuk melakukan lockdown atau isolasi total di Kota
Makassar.

Dalam keterangannya, Iqbal membantah
isu yang beredar bahwa seluruh pintu masuk, baik udara, laut, maupun jalur
darat, akan ditutup total bagi warga yang ingin keluar atau masuk ke Kota
Makassar. Menurutnya, sejauh ini memang sejumlah pihak meminta dilakukan
lockdown untuk menghentikan penyebaran Virus COVID-19 di Makassar.

Advertisement

“Secara keseluruhan itu tidak
mungkin kita lakukan lockdown, mengingat Makassar sebagai ibu kota provinsi,
sekaligus kota transit dari barat ke timur, begitu juga sebaliknya. Tetapi yang
sedang kita rencanakan karantina parsial, yakni menutup akses keluar dan masuk
pada permukiman-permukiman atau perumahan-perumahan yang teridentifikasi ada
warga dengan status PDP atau positif,” ujar Iqbal saat memimpin Virtual
Meeting dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota
Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (27/3/2020).

Iqbal mengaku telah memerintahkan
semua camat dan OPD terkait untuk berkoordinasi melakukan pemetaan daerah yang
akan dilakukan karantina parsial. Iqbal mencontohkan, jika di perumahan A
terdapat warga yang diketahui berstatus PDP atau positif virus COVID-19,
perumahan tersebut dilakukan karantina parsial, dan itu diputuskan berdasarkan
pertimbangan hasil koordinasi aparat kecamatan kerja sama dengan puskesmas,
Dinas Perumahan, TNI, kepolisian, dan pihak lain yang terkait.

“Jadi tidak dilakukan lockdown
di seluruh kota, hanya karantina parsial pada wilayah yang terindikasi ada
penyebaran virus COVID-19. Jika ada yang mau keluar atau masuk, akan
di-screening dulu, kepentingannya apa dan sebagainya, sehingga virus ini tidak
menyebar lebih jauh,” pungkas Iqbal.

Sebelumnya, diketahui beredar
informasi di media sosial bahwa Pemkot Makassar akan melakukan lockdown lokal
pada pukul 02.30 Wita, Senin,30 Maret nanti.[…]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
konten yang beredar di aplikasi pesan Whatsapp tersebut dapat masuk ke dalam
kategori False Context atau Konten yang salah.

Advertisement

=====

Referensi:

https://news.detik.com/berita/d-4955460/pj-walkot-tidak-ada-lockdown-seluruh-kota-makassar-hanya-karantina-parsial

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...