Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Pemerintah Stop Layanan KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta di Jabodetabek Mulai 2 April 2020

Published

on

Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) hanya memberikan rekomendasi
pembatasan angkutan umum untuk mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSSB), belum diberlakukan pada tanggal 2 April 2020.

=====

Kategori:
False Context/Konten yang Salah

=====

Sumber: Twitter

Advertisement

Archive:

https://archive.fo/CSRAe

=====

Narasi:

“NEWS
UPDATE

Pemerintah
Stop Layanan KRL,MRT,LRT,Transjakarta Hingga tutup Terminal di jabodetabek
Mulai 2 April 2020

Advertisement

Sumber
: IG Depok24jam”

=====

Penjelasan:

Akun
Twitter (@Ajeng__Cute16) mencuitkan twit yang menyebutkan bahwa pemerintah
menyetop layanan KRL, MRT, LRT, Transjakarta hingga menutup terminal di
Jabodetabek per tanggal 2 April 2020. Dalam twit tersebut disertakan gambar dan
tangkapan layar surat dengan cap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Melalui
hasil penelusuran, pihak BPTJ memang mengeluarkan surat edaran terkait operasional
transportasi publik di Jabodetabek. Namun, surat edaran (SE) Nomor
SE.5.BPTJ.Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk
Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangera,
dan Bekasi Selama Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sifatnya
adalah rekomendasi.

Advertisement

Hal
itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Perhubungann Adita Irawati. “Itu
rekomendasi untuk melakukan PSBB jika akan melakukan pembatasan moda
transportasi,” kata Adita.

Menurut
Adita, SE itu dirilis untuk merespons Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dia mengatakan daerah yang sudah
diperkenankan melakukan PSBB dapat membatasi penggunaan moda transportasi.

“Untuk
mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran
covid-19,” ujarnya.

Adita
menegaskan sebuah daerah yang hendak melakukan PSBB harus mendapat persetujuan
dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih dulu. Hal itu, kata dia, sesuai PP
Nomor 21 tahun 2020.

“Jika
belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB,
daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi,” kata Adita.

Advertisement

Lalu,
melalui penelusuran selanjutnya, pengelola KRL Commuter Line juga sudah
memberikan klarifikasi melalui akun Twitternya (@CommuterLine) bahwa jadwal
perjalanan hingga saat ini (yakni 2 April 2020) masih berjalan normal. “Selamat
pagi, Utk jadwal perjalanan krl hingga saat ini dilayani dgn normal, apabila
terjadi perubahan akan kami publish, tks,” cuit akun tersebut merespon
pertanyaan warganet.

Senada
dengan @CommuterLine, akun Pengelola MRT pun memberikan klarifikasinya melalui
Twitter. Melalui akun @mrtjakarta, pihak MRT mencuitkan bahwa moda transportasi
itu masih beroperasi. “Beroperasi ka. Terima kasih,” tulis akun tersebut
merespon pertanyaan warganet.

Akun
Transjakarta di Twitter pun memberikan klarifikasi atas isu tersebut. Melalui akun
@PT_Transjakarta, pihak Transjakarta menyatakan bahwa moda transportasi itu
masih beroperasi. Hanya saja, moda transportasi itu hanya beroperasi di 32 rute
BRT (dalam koridor).

“Selamat
pagi, sahabat Tije. Hari ini 2 April 2020 Transjakarta hanya beroperasi di 32
rute BRT (dalam koridor). Adakah yang masih harus bekerja dengan cara hadir di
kantor? Jangan lupa jarak jarak fisik anda dengan sesama pelanggan ya, agar
kita semua selalu sehat,” cuit @PT_Transjakarta.

Berdasarkan
penjelasan tersebut, perihal pembatasan operasional transportasi publik merupakan
rekomendasi dari BPTJ kepada pengelola moda transportasi publik di Jabodetabek.
Adapun, bila diambil kebijakan menghentikan operasional moda transportasi
publik maka harus mendapat persetujuan dari Kemenkes.

Advertisement

Sejumlah
moda transportasi masih beroperasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Oleh sebab
itu, konten sumber masuk ke dalam kategori False Context atau Konten
yang Salah.

=====

Referensi:

https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1150493938616473/

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOW7ek-cek-fakta-pemerintah-setop-layanan-krl-mrt-lrt-dan-transjakarta-hingga

Advertisement

https://www.medcom.id/nasional/metro/GbmYjOyb-bptj-rekomendasikan-pembatasan-transportasi-jabodetabek

https://money.kompas.com/read/2020/04/01/211554726/bptj-beri-rekomendasi-batasi-transportasi-umum-di-jabodetabek

Advertisement

https://bisnis.tempo.co/read/1326717/bptj-rekomendasikan-setop-seluruh-akses-dari-dan-ke-jabodetabek

http://platform.twitter.com/widgets.js

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...