Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Video Luhut Marah kepada Najwa karena Mendukung Demo UU Pilkada 2024

Published

on

Hasil periksa fakta Evarizma Zahra.

Konteks yang salah. Video itu merupakan wawancara Luhut Binsar Pandjaitan dengan Najwa Shihab tahun 2020 yang membahas mengenai penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, tidak ada hubungannya dengan demo UU Pilkada 2024 ini.

===== 

KATEGORI: KONTEKS YANG SALAH

===== 

Advertisement

Sumber: TikTok
https://ghostarchive.org/archive/Rgusy

===== 

Narasi:
“Respect pak luhut.
Plis lah mba jgn buat kegaduhan lagi di negeri ini. Bijaklah dlm membuat keputusan. Bukan karna kepentingan politik anda seolah2 keputusan anda sudah benar. Tapi pikir dampaknya juga. Ini bukan demi kepentingan salah satu pihak. Tapi pikir keselamatan orang juga. Duh padahal pinter, tapi provokator”.

=====

Penjelasan:
Akun TikTok @manurmenulll mengunggah video Luhut Binsar Pandjaitan diwawancarai oleh Najwa, dengan gambar Peringatan Darurat Garuda Biru, yang baru-baru ini merupakan simbol perlawanan terhadap UU Pilkada. Dalam video itu dapat dilihat bahwa Pak Luhut mengatakan: “…jika ‘Anda’ membuat ribut-ribut, ada orang lain yang menjadi korban akibat ribut-ribut itu” dan “kau sebagai warga negara, renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini, jangan kamu sok paling pahlawan sendiri sok paling bersih, keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia”. Video Luhut dan Najwa yang diunggah pada 29 Agustus itu telah disukai 2,287 orang dan dibagikan ulang 148 kali. 

Setelah menelusuri video tersebut, ditemukan versi wawancara yang asli dan lengkap sejak tiga tahun lalu, tanpa logo Indonesia Darurat. Video itu diunggah di YouTube asli Najwa Shihab dengan judul “Luhut: Banyak Orang Kumpul-Kumpul karena Birahi Kekuasaan (Part 2)” pada 24 September 2020. Pada versi lengkap wawancara tersebut, terlihat sebelum Luhut memberikan pernyataan seperti di video TikTok @manurmenulll, Najwa dan Luhut sedang membahas konteks COVID-19 dan penanganannya oleh pemerintah. Kemudian, Luhut mengatakan bahwa birahi politik pada saat pandemi (dalam konteks ini yaitu Pilkada 2020), baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, harus ditahan terlebih dahulu untuk menghindari berkerumun di tengah pandemi. 

Advertisement

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh akun TikTok @manurmenulll termasuk konteks yang salah.

=====  

Referensi:
https://www.youtube.com/watch?v=L3FFu-9145s&t=574s

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...