Connect with us

Hukum

Uang Palsu Marak Jelang Pilkada Tangsel

Published

on

Kabarpolitik.com.COM – Sindikat pengedar uang palsu diciduk aparat Polres Tangsel. Sedikitnya ada Rp 300 juta uang palsu pecahan Rp 100 ribu yang telah disebar pelaku di wilayah Tangsel.

Uang palsu ini, diedarkan di wilayah Tangsel dan diperjual belikan dengan harga sangat murah. Untuk setiap Rp 10 juta uang palsu pecahan Rp 100 ribu, dijual seharga Rp 1 juta.

Wakapolres Tangsel Kompol Didik Putra Kuncoro mengatakan, terbongkar kasus ini berawal dari dilimpahkannya dua orang tersangka pengedar dan pembuat upal dari Polsek Padalarang, kepada Polres Tangsel.

“Di sana, mereka mengedarkan uang palsu. Tetapi tidak cukup bukti. Lalu diserahkan ke Polres Tangsel,” kata Didik berdasarkan keterangannya, Kamis (12/3/2020).

Pihaknya pun langsung mendalami kasus itu dan berhasil mengorek informasi, bahwa kedua pelaku, Andi Mansyur (61), dan Riski (25), pernah melakukan transaksi jual beli uang palsu di Apartemen Altiz, Pondok Aren.

Advertisement

“Saat ini, kami mengejar satu pelaku lain yang berinisial M (45), dan menetapkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Tangsel, sebagai otak kawanan,” jelasnya.

Dari hasil pendalaman terhadap kedua pelaku diketahui bahwa keduanya tidak hanya menjual uang palsu, tetapi juga memproduksi sendiri uang tersebut. Uang diproduksi secara manual, melalu mesin cetak kertas.

“Mereka melakukan penggadaan uang palsu pecahan Rp 100 ribu, di Bogor. Dari kedua tersangka, kami mengamankan bukti uang palsu pecahan Rp 100 ribu 199 lembar, dan 500 lembar yang belum dipotong,” paparnya.

Selama dua tahun beroperasi, sedikitnya ada Rp 300 juta uang palsu yang telah diproduksi dan berhasil dijual di Tangsel. Itu belum termasuk yang tersebar di Cimahi, Bandung. Diduga, ada banyak lagi upal yang tersebar.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Muharam Wibisono Adipradono membenarkan, menjelang Pilkada Tangsel 2020 peredaran uang palsu di wilayah Tangsel kembali marak.

Advertisement

“Jelang pilkada, terkait adanya uang palsu yang marak, kita mengimbau kepada seluruh  masyarajat agar lebih peka. Karena secara kasat mata dan fisik, bahan uang palsu terlihat berbeda dari aslinya,” sambungnya.

Dijelaskan Muharam, uang palsu produksi di Bogor berkualitas rendah. Karena kertas yang digunakan, tidak menggunakan jenis kertas uang dan tidak memiliki serat hologram.

“Selama 2 tahun sudah memproduksi Rp 300 juta uang palsu. Jadi dicetak menggunakan mesin manual, ada tinta, kertas uang palsu, alat sablon, alat laminating dan printer. Uangnya juga bisa luntur kena air,” paparnya.

Sementara itu, sambil terus menurup separuh wajahnya, Andi Mansyur mengatakan, baru terjun ke bisnis uang palsu ini sejak 4 bulan lalu. Setiap membuat Rp1 juta uang palsu, dia mendapat upah dari pelaku M Rp 500 ribu.

“Karena kebutuhan ekonomi pak. Belum lama, baru 4 bulan lalu. Setiap membuat Rp 1 juta uang palsu, saya dibayar Rp 500 ribu. Buatnya di Bogor. Harga jualnya ke masyarakat, Rp 1 juta untuk Rp 10 juta uang palsu,” pungkasnya.

Advertisement

Akibat perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat dengan Pasal 36 ayat 2 atau ayat 3 UU RI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Palsu dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.[ab]

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...