Connect with us

News

Umrah Dibuka untuk Jemaah Indonesia, Legislator Ingatkan Penerapan Prokes

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi dan menyambut baik rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang membuka kembali pintu umrah bagi jemaah Indonesia.

Informasi itu pun telah dipastikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melalui nota diplomatik.

Kendati ini menjadi kabar baik, Rudi mengingatkan pemerintah menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat kepada calon jemaah Indonesia.

“Kita tentu bersyukur Pemerintah Arab Saudi kembali membuka kembali ibadah umrah untuk umat muslim Indonesia. Ini jadi kabar yang menggembirakan buat umat Islam Indonesia yang sudah rindu untuk beribadah ke tanah suci. Tapi yang perlu diingat, di masa pandemi Covid-19 saat ini, protokol kesehatan harus dikedepankan,” kata Rudi, Jumat (22/10/2021).

Rudi juga mengingatkan, animo masyarakat untuk kembali menjalankan umrah akan meningkat usai penutupan umrah beberapa bulan terakhir.

Advertisement

Sehingga animo yang tinggi itu harus diimbangi penerapan prokes yang ketat. Politisi Partai NasDem itu meminta Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan calon jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi.

Selain itu, ia juga meminta agar peningkatan biaya kebutuhan umrah bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Tentu akibat penundaan umrah beberapa bulan terakhir ini kan antrean calon jemaah umrah semakin banyak. Jadi pemerintah harus mengutamakan keberangkatan calon jemaah yang sudah membayar ke penyelenggara perjalanan umrah. Tapi, juga harus ada sosialisasi soal konsekuensi peningkatan biaya, karena kan mesti ada syarat karantina dari Pemerintah Saudi waktu tiba di sana, dan saat jemaah kembali ke Indonesia,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Rudi juga meminta Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama untuk segera memastikan tanggal pasti keberangkatan.

Karena hingga kini, meski Arab Saudi sudah menyatakan siap kembali menerima jemaah Indonesia, namun tanggal pasti keberangkatan belum diputuskan.

Advertisement

“Termasuk teknis dan ketentuan penyelenggaraan umrah di tengah pandemi yang ditetapkan Arab Saudi,” tutup Rudi.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...