Connect with us

Pemerintahan

Usai Dilantik Presiden, Gubernur Maluku: Fokus Pertama Entaskan Kemiskinan

Published

7 tahun ago

on

Gubernu Maluku mendapat ucapan selamat dari Seskab Pramono Anung usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (24/4). (Foto: Humas/Oji)

Gubernu Maluku mendapat ucapan selamat dari Seskab Pramono Anung usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (24/4). (Foto: Humas/Oji)

Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan bahwa hal pertama yang ingin dilakukan adalah fokus pada masalah kemiskinan. 

“Maluku, provinsi yang termiskin nomor tiga dari 34 provinsi di Indosesia. Yang kedua, pengangguran nomor satu,” ujar Murad di Istana Negara, Rabu (24/4).

Yang ketiga, menurut Murad, adalah pelayanan publiknya kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Dan yang keempat itu, tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang ada di Maluku tetapi semua di tangan yang tertutup. Ini yang harus saya buka,” ujarnya.
Begitu saya dan Wagub dilantik, lanjut Gubernur Maluku, semua investor, masalah pertambangan atau apapun, harus dibikin terbuka dan transparan meski sekarang dimoratorium dulu.
“Semua investor yang ada di maluku, kita moratorium dulu. Kita liat lagi, kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, yang pertama,” tambah Murad seraya menyampaikan bahwa kemanfaatan juga dipertimbangkan untuk kabupaten dan provinsi. 
 
Pada kesempatan itu, Murod juga menegaskan bahwa tugas kepala daerah itu dua yakni mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya.
“Tambah satu lagi, dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tujuan mulia kita,” ujarnya.
Murod juga mengaku memiliki mimpi untuk bagaimana Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain. 
 
Mengenai fasilitas yang perlu dibangun di Maluku, Murod menyampaikan bahwa karena punya 1.340 pulau dan luas wilayah Maluku itu 712.498 kilometer persegi maka fokusnya adalah membuat dermaga sebagai tol laut agar harga kompetitif.
“Minimal 11 kabupaten/kota itu punya dermaga besar. Biar harganya bisa kompetitif. Harga jangan sampai lain, dengan adanya tol laut dan membuat dermaga-dermaga besar di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya akhiri wawancara. (AIT/OJI/EN)
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....
Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...
Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...
Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...
Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...
Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...
Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...
Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...
Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...
Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...