Connect with us

Nasional

Wamenhan Terima Audiensi KND, Bahas Peran Disabilitas dalam Bela Negara

Published

on

Wamenhan Terima Audiensi KND, Bahas Peran Disabilitas dalam Bela Negara

Jakarta — Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan menerima audiensi Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi mengenai peran dan tugas KND sebagai lembaga negara yang berfokus pada pemenuhan serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Masyarakat disabilitas tidak hanya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki potensi yang dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya pertahanan negara.

KND juga menyampaikan rencana kegiatan disabilitas, bertepatan dengan perayaan hari Pancasila 1 Juni 2026, di Yogyakarta. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menanamkan semangat bela negara dan penguatan ideologi kepada teman-teman disabilitas.

Selain itu, disampaikan pula bahwa banyak penyandang disabilitas yang telah menunjukkan kontribusi nyata bagi bangsa, misalnya melalui prestasi di bidang olahraga internasional yang turut mengharumkan nama Indonesia. Hal tersebut dipandang sebagai bagian dari semangat bela negara.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif KND untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan.

Menurut Wamenhan, semangat bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara.

Wamenhan menyambut baik gagasan pelibatan penyandang disabilitas dalam penguatan nilai-nilai bela negara. Wamenhan menilai partisipasi tersebut dapat menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat luas dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat pengabdian kepada bangsa.

Advertisement

Pada pertemuan tersebut, Wamenhan Donny didampingi oleh Kabacadnas Kemhan serta Plt. Kapusrehabkeshan Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...