Connect with us

Pemerintahan

Wapres Tekankan Peran Penting Pamong Praja dalam Hadirkan Cara Kerja yang Inovatif, Cepat, dan Efektif

Published

on

Sumedang, Kabarpolitik.com – Dalam menjalankan roda pemerintahan, selain berbekal ilmu, para penyelenggara pemerintah juga harus memiliki cara kerja yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Untuk itu, seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk para pamong praja, harus dapat beradaptasi di setiap zaman agar dapat terus hadirkan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Saudara-saudara juga harus mampu menemukan cara-cara kerja baru yang inovatif, cepat, dan efektif. Tinggalkan cara-cara kerja lama yang lambat, inefisien, serta prosedur-prosedur yang berbelit-belit,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jl. Ir. Soekarno KM 20, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (1/08/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, untuk melakukan tugas tersebut, para pamong praja lulusan IPDN telah dibekali ilmu dan keterampilan yang diperlukan. Ia berharap, ilmu tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di masing-masing tempat pendinasan para pamong praja nantinya.

“Seorang pamong praja telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan. Tidak hanya ilmu di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga bekal pemahamanan budaya, karakter dan kebiasaan masyarakat,” imbuhnya.

“Saya percaya dengan kemampuan mental dan fisik Saudara sekalian yang sudah terlatih, Saudara siap untuk bekerja dan melayani masyarakat Indonesia dengan profesional dan penuh integritas,” tambah Wapres.

Advertisement

Untuk itu menutup amanatnya, Wapres pun berpesan agar para pamong praja mampu berkolaborasi dengan para pihak terkait, baik senior, rekan sejawat, maupun masyarakat, agar ilmu dan pengalaman yang didapat selama pendidikan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Seorang pamong praja dituntut memiliki kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen birokrasi, sekaligus mampu membangun komunikasi dengan baik dan memahami aspirasi masyarakat,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo melaporkan, calon Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXXI Tahun 2024 berasal dari berbagai provinsi, kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Seluruhnya telah menempuh pendidikan di IPDN selama 4 tahun dan setelah ini siap untuk langsung turun bekerja untuk masyarakat.

“Setelah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden pada hari ini, para calon Pamong Praja Muda akan memulai penugasan serta pengabdian kepada bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” lapor John Wempi.

Sebagai informasi, secara keseluruhan, wisudawan hasil lulusan IPDN Tahun Akademik 2023/2024 berjumlah 1.221 wisudawan yang terdiri dari 60 orang wisudawan Program Doktor Ilmu Pemerintahan (S-3), 82 wisudawan Program Magister Terapan Studi Pemerintahan (S-2), dan 1.079 wisudawan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan.

Advertisement

Adapun predikat terbaik pada program S-3 diraih oleh Yuliarso dengan IPK 3.86, dan saat ini bekerja di Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada program S-2, predikat terbaik diraih oleh Dian Ristanti dengan IPK 3.87, dan saat ini bekerja di Pemerintah Provinsi Maluku. Sementara pada program S-1, lulusan dengan predikat terbaik diraih oleh Saddam Al-Yasri Firstya dengan IPK 3.87, dari Fakultas Politik Pemerintahan, Program Studi Politik Indonesia Terapan, asal pendaftaran Provinsi Lampung dan kepada yang bersangkutan juga diberikan penghargaan Kartika Astha Brata.

Selain Wakil Menteri Dalam Negeri, hadir dalam acara ini, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Rektor IPDN Hadi Prabowo, Jajaran Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat, dan segenap Sivitas Akademika IPDN.

Sementara Wapres didampingi oleh, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Humum Satya Arinanto, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (NN, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...