Connect with us

Politainment

Wawancara dengan Hadi Pranoto, Anji Bakal Dilaporkan ke Polisi

Published

on

KABARPOLITIK.COM, JAKARTA — Musisi Anji akan dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya pada sore ini Senin (3/8) gara-gara unggahan video di akun YouTube Channel miliknya @duniamanji. Dalam video terlihat Anji mewawancarai seorang profesor yang disebut sebagai ahli mikrobiologi, Hadi Pranoto.

Postingan itu jadi viral sejak kemarin dan menuai pro dan kontra di masyarakat.

“Iya benar. Nanti sore mau bikin laporan polisi ke Polda,” kata Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid kepada JawaPos.com melalui sambungam telepon.

Muannas Alaidid menilai, terdapat beberapa hal dalam konten wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang terindikasi menyebarkan telah berita bohong. Bahkan mengarah pada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1, Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Advertisement

Informasi yang dianggap kebohongan adalah informasi mengenai obat Covid-19 yang diklaim sudah ditemukan berdasarkan hasil penelitian Hadi Pranoto. Padahal, organisasi kesehatan di Indonesia bahkan dunia seperti WHO menyatakan belum ditemukan obat penangkal Covid-19.

“Ternyata ada produk herbal yang ditawarkan, tentu itu bahaya bila dibiarkan. Maka perlu proses hukum untuk meluruskan agar masyarakat tidak dibuat bingung,” ungkapnya.

Yang juga membuat Cyber Indonesia gelisah adalah pernyataan Hadi Pranoto soal biaya rapid dan swab test. Dengan metode yang dia miliki melalui digital teknologi diklaim mampu memangkas biaya dengan sangat murah hanya sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu.

“Padahal kita tahu di rumah sakit selama ini biaya yang dikeluarkan masyarakat ratusan ribu hingga jutaan. Jangan sampai masyarakat berpikir dibodohi dan diperas ternyata semua akal-akalan dan demi keuntungan semata,” tuturnya.

Cyber Indonesia semakin mantap untuk membuat laporan polisi setelah IDI menyatakan Hadi Pranoto bukan lah ahli di bidang mikrobiologi. Bahkan namanya tidak terdaftar dalam database IDI.

Advertisement

“Dan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Database IDI kemudian diperkuat pernyataan Menkes bahwa penemuan tidak jelas dan sebagainya,” paparnya.

Sementara itu, JawaPos.com beberapa kali menghubungi Anji untuk meminta tanggapan. Namun sampai berita ini dinaikkan, yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi. (JPC)

rn
(Fajar)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...