Yuk Pakai Masker Sebelum Kena Sanksi

KOTA BANDUNG- Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, sangat krusial pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dimana etika kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, pemakaian masker dapat menekan risiko penularan Covid-19 di ruang publik.

Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, berdasarkan hasil studi Goldman Sachs menunjukkan bahwa pemakaian masker efektif dalam mencegah penularan Covid-19 dan setara dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. 

“Jika kebijakan lockdown diterapkan, perekonomian akan lumpuh. Berbeda apabila masyarakat disiplin pakai masker, kegiatan ekonomi dan penanganan Covid-19 dapat berjalan beriringan,” kata Gubernur, di Gedung Negara Pakuan, Selasa (28/7/20).

Menurut Gubernur, kedisplinan masyarakat Jawa Barat dalam memakai masker saat ini hanya 50 persen, karenanya Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran AKB yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan. 

“Karena hasil surveinya yang memakai masker di Jawa Barat itu hanya 50 persen, maka minggu ini kami sudah mulai melakukan sanksi untuk yang tidak memakai masker,” ucapnya.

Gubernur menegaskan bahwa, sanksi denda bagi mereka yang tidak memakai masker bukan untuk mencari uang, tetapi semata-mata agar ekonomi bisa bergerak, pendidikan bisa dimulai, tetapi kewaspadaan terhadap Covid-19 bisa kita kendalikan.

Gubernur menambahkan, sebelum Pergub ditetapkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat intens melakukan sosialisasi melalui berbagai platform serta memasukkan masker dalam bantuan sosial (bansos) tahap II hingga penyediaan masker untuk masyarakat  dengan membeli 10 juta masker produk UMKM.

“Pada dasarnya saya enggak suka menghukum. Tapi, di situasi ini angka penyakitnya berhubungan dengan kedisiplinan. Maka, kami melakukan tiga level instrumen, dua bulan pertama kita edukasi di April-Mei, bulan Juni-Juli kita melakukan surat teguran dan surat tilang. Kemudian setelah edukasi dan surat teguran ternyata masih 50-an persen, kami coba (dengan sanksi),” jelasnya.

Gubernur menuturkan, sanksi diterapkan secara bertahap, mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Dimana sanksi terberat berupa denda, sebagai bentuk transparansi dengan proses pembayaran denda dilakukan melalui aplikasi supaya masyarakat dapat melihat jumlah pelanggar dan denda. 

“Di dalam denda itu ada diskresi hukuman sosial. Jadi, saya minta aparat lihat kalau dia lupa memakai masker karena betul-betul lupa oleh tanya jawabnya terlihat jujur, mungkin diskresinya hukuman sosial. Tapi kalau orangnya memang terlihat malas, tidak disiplin, maka denda itu sebagai shock therapy saja,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, dalam menerapkan sanksi denda pihaknya menggunakan aplikasi, sehingga siapa saja yang kena maka datanya akan langsung masuk dan kuitansinya langsung dikirim ke handphone masing-masing, sehingga  setiap hari akan diketahui berapa masyarakat yang didenda.

“Proses sosialisasi dan edukasi pemakaian masker akan terus digaungkan, mau memilih lockdown atau memakai masker? Jika masyarakat disiplin masker, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus dan ekonomi Jabar dapat pulih. Selain itu, pengetesan masif pun akan intens dilakukan,” pungkasnya. (Parno)