Connect with us

Pemerintahan

878 Formasi Untuk Lulusan SLTA, Kemenkumham Buka Rekrutmen 2.000 CPNS

Published

on

Gd KumhamSesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka rekrutmen 2.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, dimana 878 di antaranya adanya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Sekjen Kemenkumham selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS 2018, Bambang Rantam Sariwanto, dalam pengumumannya tertanggal 18 September 2018 menyebutkan, CPNS yang akan direkrut itu akan ditempatkan Unit Pusat dan Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis di sejumlah daerah di tanah air.

Adapun rincian yang jabatan dan formasi yang direkrut terdiri atas: 1. Analis Hukum (275); 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama (12); 3. Analis Kekayaan Intelektual (17); 4. Analis Kelembagaan (4); 5. Analis Kepegawaian Ahli Pertama (124); 6. Analis Kerjasama (26); 7. Analis Kurikulum dan Pembelajaran (2); 8. Analis Laporan Hasil Pengawasan (11); 9. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (86).

10. Apoteker Ahli Pertama (1); 11. Assesor SDM (8); 12. Auditor Ahli Pertama (18); 13. Dokter Ahli Pertama (2); 14. Dosen Asisten Ahli (11); 15. Kustodian Kekayaan Negara (90); 16. Penata Keuangan (66); 17. Peneliti Ahli Pertama (12); 18. Pengelola Data (54); 19. Pengelola Gizi (2).

20. Pengelola Keuangan (144); 21. Pengelola Program dan Kegiatan (4); 22. Pengelola Tata Naskah (19); 23. Pengelola Teknologi Informasi (77); 24. Penjaga Tahanan (878); 25. Penyusun Norma, Standar, dan Kriteria (17); 26. Perawat Ahli Pertama (4); 27. Pranata Humas Ahli Pertama (11); 28. Pranata Sidik Jari (2); 29. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (20); dan 30. Pustakawan Ahli Pertama (3).

Adapun kualifikasi pendidikan beragam mulai dari lulusan SLTA, DIII untuk sejumlah jabatan, Strata Satu (S1) dari berbagai program studi; dan Starata Dua (S2) untuk Dosen dan Asisten Dosen.

Advertisement

Syarat usia peserta minimal 18 tahun maksimal 33 tahun untuk lulusan D3, S1, dan S2. Sedangkan lulusan SLTA usia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun.

Khusus untuk jabatan penjaga tahanan ada tambahan persyaratan, yaitu tinggi badan minimal 160 cm (pria), dan 155 cm (wanita).

“Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal http://sscn.bkn.go.id mulai 26 September sampai 7 Oktober 2018,” bunyi pengumuman Kemenkumham itu.

Informasi lebih lanjut mengenai pembukaan rekrutmen CPNS di Kemenkumham ini dapat dilihat di laman http://cpns.kemenkumham.go.id. (Humas Kemenkumham/ES)

 

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...