Connect with us

Politik

Enam Bacaleg DPR RI Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat

Published

on

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan partai politik tak bisa lagi mengganti bakal calon anggota legislatif bermasalah yang bermasalah. Menurut KPU, hingga Senin, 10 September kemarin, masih ada enam bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan aduan dari masyarakat.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU sudah memberi klarifikasi terkait daftar calon sementara (DCS). “Hasil klarifikasi ini dibolehkan diganti kalau terbukti,” kata Ilham di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 September 2018.

Ilham mengatakan bacaleg yang diadukan masyarakat itu dinyatakan tak memenuhi syarat karena sejumlah alasan, di antaranya pernah terlibat kasus narkoba, kejahatan seksual maupun korupsi. Namun begitu, ada juga bacaleg yang tak diloloskan karena terbentur masalah administrasi berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

“Contohnya ada aduan dari tempat kerja dia yang BUMN, belum pernah memberikan pernyataan telah mengundurkan diri,” tuturnya.

Hal tersebut, kata Ilham, langsung diklarifikasi oleh KPU. Jika ternyata benar, misalnya masih menjabat atau tidak pernah mengirimkan permohonan mengundurkan diri, maka bacaleg itu akan dicoret.

Advertisement

Ilham mengatakan sebagian parpol telah mengajukan calon pengganti, namun masih ada beberapa parpol lain yang belum menyetor nama pengganti bacaleg tersebut. Padahal kemarin adalah batas akhir pengajuan penggantian.

Berikut adalah daftar bacaleg yang dinyatakan TMS berdasarkan aduan dari masyarakat:

1. Mirat Sumirat (Partai Gerindra), Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI, status: masih menunggu calon pengganti.

2. Maman Yudia (PDI Perjuangan), Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat IX, status: masih menunggu calon pengganti.

3. Astrayuda Bangun (PDI Perjuangan), Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selayan I, status: diganti oleh Harun Masiku.

Advertisement

4. Arwi Winata (PDI Perjuangan), Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, status: diganti oleh Ricky Sitorus.

5. Abdul Hafid Ahmad (Hanura), Bacaleg DPR RI Dapil Kalimantan Utara, status masih menunggu calon pengganti.

6. Abdul Holik (Perindo), Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat XI, status masih menunggu calon pengganti.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...