Ikuti Arahan Wapres, Lebih dari 3000 Pesantren di Jabar Kini Miliki Usaha Sendiri

Bandung, Kabarpolitik.com – Jauh sebelum menjadi Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin telah dikenal luas sebagai ulama yang aktif menyuarakan keunggulan penerapan ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Terlebih saat dirinya terpilih sebagai Wapres sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), semangatnya mengampanyekan pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren khususnya dengan meminta agar tiap pesantren memiliki usaha syariah sendiri kian menggelora.

Hasilnya pun diakui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, bahwa sejak mengikuti arahan Wapres agar tiap pesantren mengikuti program One Pesantren One Product (OPOP), kini lebih dari 3000 pesantren di Provinsi Jabar telah memiliki usaha syariah sendiri.

“Jadi selama tiga tahun arahan Wapres sudah kami laksanakan sehingga pesantren-pesantren yang punya bisnis itu sudah lebih dari 3000 pesantren,” ungkap Rudwan Kamil saat memberikan keterangan pers usai mendampingi Wapres menghadiri acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Jl. Ciburial, Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/03/2022).

Bahkan, lanjut Ridwan, sekitar 17 persen dari 3000 pesantren tersebut telah memanfaatkan teknologi digital dalam bisnisnya.

“(Sekarang) kasih makan ikan pakai _handphone_ (Hp), kasih makan ayam, nyiram tanaman, termasuk (Ponpes) Al Ittifaq juga begitu ya. Jadi semua sudah dengan _internet of things_, itulah masa depan pangan Jawa Barat sesuai arahan Wapres yang akan dikembangkan,” ujarnya.

Untuk itu, kepada awak media yang hadir, Kang Emil begitu ia akrab disapa, meminta agar inovasi-inovasi pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren dapat diberitakan ke seluruh nusantara.

“Jangan anggap remeh, ekonomi pesantren ini adalah kelas dunia, maka kerjasamanya sudah dengan Jepang, sudah dengan Belanda, teknologi setara dengan mereka, dan diselenggarakan bukan oleh korporasi besar tapi oleh pesantren,” tegasnya.

Lebih jauh, Kang Emil menuturkan bahwa melalui program Digitalisasi Pertanian di Ponpes Al Ittifaq yang diresmikan Wapres hari ini, nantinya pesantren-pesantren kecil yang memiliki usaha sendiri akan dimentori dan difasilitasi penjualan produknya.

“Pesantren yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via (Ponpes) Al Ittifaq ini, karena kadang-kadang kalau dari pesantren langsung ke pasar, itu banyak dinamika yang akhirnya merugikan,” terangnya.

Dengan demikian, kata Kang Emil, pesantren-pesantren kecil sebaiknya bersatu dalam korporasi bisnis yang misalnya dimotori Al Ittifaq, kemudian Al Ittifaq yang bernegosiasi dengan pasar.

“Jadi secara statistik itu dan insya Allah seluruh pesantren diharapkan punya model bisnis mendekati apa yang ada di sini,” harapnya.

Sebelumnya, Wapres pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa modernisasi usaha dan menjadikan pondok pesantren sebagai basisnya seperti dicontohkan Ponpes Al Ittifaq dapat menjadi model pengembangan usaha di pondok-pondok pesantren di seluruh tanah air.

“Dengan teknologi yang tinggi, kualitas produknya yang baik, dan punya pasar terbuka di pasar-pasar modern, permodelan ini (dapat) dijadikan sebagai _pilot project_, yang akan dikembangkan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” tuturnya.

Ia pun menegaskan kembali bahwa fungsi pesantren saat ini tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islamiyah, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor produksi maupun keuangan.

“Ini produksi pesantren Al Ittifaq menjadi satu model yang ingin kita kembangkan. Berbagai macam komoditi ada, dan sudah mengadopsi teknologi yang ada di berbagai negara (seperti) Belanda (dan) Jepang, sehingga produknya itu punya standar internasional,” pungkasnya. (EP-rls)