Connect with us

Nasional

CIVICUS Soroti Kemunduran Kebebasan Sipil Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Published

on

Aliansi masyarakat sipil global CIVICUS mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan tindakan yang dinilai mengancam kebebasan sipil serta memenuhi kewajiban Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam laporan singkat yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, CIVICUS menyoroti kemunduran ruang sipil di Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo, yang dimulai pada 20 Oktober 2024.

Laporan tersebut mendokumentasikan berbagai dugaan pelanggaran terhadap pembela HAM, mulai dari pengawasan, intimidasi, kriminalisasi, penuntutan hukum, hingga serangan fisik.

CIVICUS mencontohkan kriminalisasi dan penahanan delapan aktivis setelah gelombang demonstrasi pada Agustus 2025. Selain itu, serangan air keras terhadap aktivis Andrie Yunus pada Maret 2026 disebut menggambarkan risiko yang dihadapi mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan kampanye disinformasi terkoordinasi yang melabeli para pengkritik pemerintah sebagai agen asing. Menurut CIVICUS, praktik semacam itu dapat menimbulkan efek gentar atau chilling effect terhadap kebebasan berpendapat.

Advertisement

Selain itu, sejumlah pengkritik pemerintah di ruang digital dilaporkan menghadapi tindakan hukum setelah menyoroti dugaan korupsi dan kegagalan kebijakan. Pemutaran film dokumenter yang mengangkat isu eksploitasi lingkungan juga disebut mengalami gangguan berulang.

Peneliti CIVICUS untuk wilayah Asia, Josef Benedict, mengatakan pemerintahan Prabowo telah menggunakan berbagai cara untuk membatasi perbedaan pendapat.

“Sejak berkuasa, pemerintahan Prabowo telah menggunakan berbagai taktik untuk membungkam perbedaan pendapat; para pembela hak asasi manusia menghadapi pengawasan, pelecehan, penangkapan, penuntutan hukum, bahkan serangan fisik. Serangan terhadap kebebasan sipil ini sama sekali tidak dapat diterima bagi negara yang saat ini memegang presidensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan hal ini harus diakhiri. Sebaliknya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi pembela hak asasi manusia, membiarkan mereka bekerja tanpa rasa takut, intervensi, atau pembalasan, serta mengakhiri iklim impunitas,” ujar Benedict.

CIVICUS juga menyampaikan keprihatinan atas penanganan aksi demonstrasi selama dua tahun terakhir, terutama unjuk rasa menentang korupsi serta sejumlah undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Menurut laporan tersebut, ratusan demonstran, termasuk anak-anak, menghadapi penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Dalam sejumlah kasus, militer dikerahkan untuk menangani demonstrasi, yang disebut CIVICUS bertentangan dengan standar internasional.

Advertisement

Laporan itu juga menyebut belum ada aparat keamanan yang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang disoroti dalam konteks penanganan aksi tersebut.

Di Papua, CIVICUS menilai pemerintah belum menyelesaikan persoalan diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Organisasi itu menyoroti laporan mengenai dugaan pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis oleh aparat keamanan dengan alasan pemberantasan separatisme. Pembatasan akses ke Papua bagi organisasi masyarakat sipil dan pemantau internasional juga menjadi perhatian.

Sementara itu, jurnalis disebut masih menghadapi ancaman terkait pekerjaan mereka. Sejumlah jurnalis dilaporkan mengalami intimidasi, penangkapan, atau serangan ketika meliput demonstrasi.

Benedict mendesak pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi dan memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti.

Advertisement

“Pihak berwenang harus menghormati hak untuk berunjuk rasa dan memastikan bahwa ketika terjadi pelanggaran selama unjuk rasa, para pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus mengambil langkah nyata untuk mengakhiri pelanggaran berat di Papua serta menjamin akses yang bebas dan tanpa hambatan ke wilayah tersebut bagi kelompok hak asasi manusia internasional, PBB, dan pemantau independent internasional lainnya. Jurnalis juga harus diizinkan meliput secara bebas tanpa rasa takut akan pembalasan,” tambah Benedict.

Selain persoalan penegakan HAM, laporan CIVICUS turut menyoroti pengesahan dan pengajuan sejumlah undang-undang selama dua tahun terakhir yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan negara dan melemahkan perlindungan hak asasi manusia.

Peraturan yang disoroti mencakup revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Kepolisian.

CIVICUS menilai proses pembentukan sejumlah regulasi tersebut tidak disertai konsultasi publik yang memadai.

Organisasi itu mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi kebebasan sipil, menjamin keselamatan pembela HAM dan jurnalis, serta memastikan pelanggaran hak asasi manusia ditangani secara transparan dan akuntabel.

Advertisement

CIVICUS Monitor merupakan inisiatif yang melibatkan lebih dari 20 organisasi untuk memantau kondisi ruang sipil di berbagai negara. Pemantauan tersebut mencakup 198 negara dan wilayah dengan menggunakan kategori tertutup (closed), tertindas (repressed), terhambat (obstructed), menyempit (narrowed), dan terbuka (open).

Penilaian dilakukan berdasarkan metodologi yang menggabungkan sejumlah sumber data mengenai kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, dan berekspresi.

Dalam pemantauan tersebut, ruang sipil Indonesia dikategorikan sebagai terhambat (obstructed).

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...