Connect with us

Nasional

Ingin Sebarkan Islam Wasathiyah di Dunia, Komisi HLNKI MUI Latih Ulama Berdiplomasi

Published

on

JAKARTA— Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI melatih puluhan peserta dari internal MUI dan ormas Islam untuk belajar diplomasi. Salah satu tujuan pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan ulama dan aktivis yang pandai berdiplomasi.

“Ini pelatihan diplomasi level dasar, kita ingin mempersiapkan sosok ulama dan aktivis ormas Islam jika ditunjuk sebagai Duta Besar mewakili Indonesia, sehingga sekaligus bisa menyebarkan nilai Islam Wasathiyah, ” ujar Ketua Komisi HLNKI MUI, Bunyan Saptomo, saat mengikuti rapat rutin Pimpinan Harian MUI, Selasa (29/11) di Jakarta.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria ini mengatakan, selain dari jalur karier, banyak duta besar yang ditunjuk karena jalur politik ataupun ormas Islam. Pelatihan ini bisa memberikan modal khususnya internal MUI jika sewaktu-waktu ditunjuk sebagai duta besar.

Selain itu, kata dia, pelatihan diplomasi ini juga bermanfaat mengenalkan Islam Wasathiyah ke kancah dunia secara lebih baik. Diplomasi yang tepat akan membawa Islam Wasathiyah dipahami dan diterima oleh masyarakat dunia.

Dia menyampaikan, banyak peserta yang antusias dengan kegiatan diplomasi tersebut. Karena itu, pada 2023, dia merencanakan menyusun sepuluh program pelatihan diplomasi yang dikhususkan kepada aktivis maupun ulama.

Advertisement

Pelatihan diplomasi tahap pertama sebelumnya sudah dilaksanakan secara hybrid pada 24 November 2022 di Kantor MUI. Pelatihan itu diikuti pengurus MUI Pusat, MUI Provinsi, dan utusan ormas Islam tingkat pusat.

Saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, Ketua MUI Bidang HLNKI Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut bahwa acara ini merupakan tonggak sejarah baru bagi MUI. Sebab, kata dia, kegiatan sejenis ini baru pertama kali ini dilaksanakan.

“Pada 2050, Indonesia kemungkinan besar menjadi negara dengan muslim terbanyak di dunia, sementara Indonesia menempati urutan ke tiga, kesadaran berdiplomasi ini penting untuk menghadapi tatanan dunia baru, ” ujarnya, Kamis (24/11) di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta.

Sementara itu, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi terlaksananya pelatihan diplomasi ini. Dia bahkan mengusulkan agar pelatihan sejenis ini dilaksanakan sebulan sekali.

“Diplomasi itu lebih ke negosiasi yang mempengaruhi keputusan atau perilaku pemerintah asing maupun organisasi antar pemerintah, kita perlu belajar bernegosiasi yang benar kepada masyarakat luar negeri, ” ujar Buya Amir.

Advertisement

Pemateri pelatihan diplomasi ini merupakan praktisi diplomasi. Tiga mantan Dubes yakni Yuli Mumpuni, Safira Machrusah, dan Bunyan Saptomo mengisi kegiatan ini.

Yuli Mumpuni menyampaikan materi tentang diplomasi multilateral atau banyak negara. Dia menyebut diplomasi sebagai seni menyampaikan dan mencapai keinginan.

“Dubes suatu negara diberikan mandat diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional atau kepentingan negara tersebut, sebuah negara harus punya kepentingan sendiri dan tidak bergantung pada negara lain, ” ujar Dubes Yuli.

“Di era sekarang, merespons isu tidak cukup hanya eksekutif dan legislatif, opini public juga penting maka diplomat harus memanfaatkan kesempatan pada setiap pertemuan, ” imbuhnya.

Pembicara kedua, Safira Machrusah menjelaskan mengenai diplomasi bilateral atau dua negara. Dia menyebut, konsep Islam Wasathiyah ini bisa dipakai ketika diplomasi multilateral.

Advertisement

“Dalam diplomasi wasathiyah, kita tidak boleh berpihak kepada satu kelompok saja, tetapi harus memperhatikan kepentingan dua pihak, kegiatan diplomasi dulunya disebut negosiasi, ” ujarnya.

Indonesia, kata dia, saat ini dalam menjalankan diplomasi bilateral, sudah memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 30 KJRI, 4 KRI, dan 3 PTRI.

Sedangkan Dubes Bunyan Saptomo yang kala itu juga menjadi pembicara membahas diplomasi public. Tujuan utama diplomasi publik, kata dia, adalah mencari rekan dan memperoleh dukungan dari masyarakat di negara lain. Dia menyampaikan, dua kerangka utama diplomasi publik adalah information framework dan relational framework.

“Kita perlu memproses data yang sudah didapat menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima, sedangkan relational framework kita ingin membangun baik dengan organisasi lain, kegiatan diplomasi tanpa dukungan pemerintah akan sulit dilaksanakan, ” ungkapnya. [Dapa, Alif, Yanuardi/Azhar]

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik6 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...