Connect with us

Politik

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

Published

on

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027, harus dilakukan dengan adil dan mempertimbangkan kondisi riil para guru.

Kurniasih mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melakukan pemetaan bersama dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota untuk menyesuaikan penempatan dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah.

Kemendikdasmen menyebut proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan untuk mengetahui keberadaan guru aktif dan kebutuhan formasi di setiap wilayah. Usulan kebutuhan kemudian disampaikan melalui Ruang Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen sebelum penempatan ditetapkan.

Termasuk, kata Kurniasih, guru PPPK paruh waktu yang mengajar di sekolah swasta, jangan sampai setelah penuh waktu diambil mengajar di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tersebut kekurangan guru.

“Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi,” ujar Kurniasih dalam keterangan, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Advertisement

Menurut Kurniasih, pemetaan penempatan tidak cukup hanya menggunakan data jumlah guru dan kebutuhan formasi. Kemendikdasmen juga perlu memperhitungkan bidang studi, beban mengajar, domisili, jarak dan akses transportasi, kondisi keluarga, serta keberlanjutan proses pembelajaran di sekolah asal.

Ia menilai pendekatan tersebut penting karena perubahan tempat tugas memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan guru dan keluarganya.

“Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Kemendikdasmen sebelumnya menyampaikan penempatan baru akan diupayakan tetap dalam satu wilayah kewenangan dan tidak dilakukan jauh dari lokasi guru saat ini apabila masih tersedia sekolah yang membutuhkan di sekitarnya.

Kurniasih menyambut baik prinsip tersebut dan meminta agar nantinya diterjemahkan menjadi pedoman yang jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan penerapan antarwilayah.

Advertisement

“Kami ingin ada standar yang jelas. Misalnya bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan,” ujarnya.

Kurniasih juga meminta disediakan mekanisme konfirmasi sebelum penetapan penempatan final. Menurutnya, data administratif perlu diperkuat dengan verifikasi faktual agar keputusan tidak hanya bergantung pada sistem.

“Data memang menjadi dasar utama, tetapi guru harus diberi ruang untuk mengonfirmasi. Bisa saja alamat di sistem berbeda dengan tempat tinggal aktual, kondisi keluarga berubah, atau ada akses jalan yang secara jarak terlihat dekat tetapi secara nyata sulit ditempuh. Jadi prosesnya harus transparan dan memberi ruang klarifikasi,” kata wakil rakyat dari Dapil Jakarta Selatan-Jakarta Pusat-Luar Negeri itu.

Kurniasih juga meminta proses peralihan status dan penempatan tidak mengganggu hak kepegawaian maupun pembayaran guru.

Kepastian tersebut dinilai sangat penting karena mulai 1 Januari 2027 sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu dijadwalkan beralih menjadi PPPK penuh waktu. Kemendikdasmen sebelumnya juga meminta data guru di Dapodik dipastikan aktif dan mutakhir untuk mendukung kelancaran proses tersebut.

Advertisement

“Jangan sampai status sudah berubah, tetapi SK penempatan terlambat, data belum sinkron, atau pembayaran hak guru justru tersendat. Seluruh proses administrasi harus selesai dan terkoneksi sebelum kebijakan berlaku efektif,” katanya.

Kurniasih mengatakan pemetaan 242.482 guru tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk memperbaiki persoalan ketimpangan distribusi guru yang selama ini terjadi.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik8 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...