Connect with us

Daerah

Dua Inovasi ASN Bojonegoro Raih Penghargaan

Published

on

Dua inovasi kebijakan yang dikembangkan pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meraih penghargaan dalam Policy Innovation Competition (POIN) 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim). Inovasi tersebut mengangkat dua persoalan strategis daerah, yakni optimalisasi penerimaan pajak berbasis data dan peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Dalam kompetisi yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur itu, Bojonegoro berhasil meraih Juara I dan Harapan II untuk kategori kabupaten/kota.

Juara I diraih Adila Andriani J. bersama Titania Audrey Al Fikriyyah melalui karya policy brief berjudul “Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Sistem Perpajakan yang Responsif Dan Berbasis Data”.

Sementara itu, penghargaan Harapan II diraih Rizky Oktabriani Putri melalui karya berjudul “Optimalisasi Data Dan Daya Ungkit Program Kunci Penanggulangan Kemiskinan Tepat Sasaran di Kabupaten”.

Kedua karya tersebut menawarkan pendekatan kebijakan berbasis data untuk membantu pemerintah daerah menyusun langkah yang lebih terarah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Advertisement

Kepala BRIDA Kabupaten Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo, mengatakan POIN merupakan ajang kompetisi penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, inovasi yang diikutsertakan dapat berupa gagasan baru maupun pengembangan kebijakan yang telah diterapkan.

Dalam penyelenggaraan POIN 2026, sebanyak 14 naskah policy brief dinyatakan memenuhi persyaratan dan ketentuan kompetisi.

“Bagi BRIDA Kabupaten Bojonegoro, keikutsertaan dalam POIN juga merupakan bagian dari upaya membangun budaya inovasi secara berkelanjutan, sekaligus mengukur sejauh mana hasil riset dan inovasi daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan,” jelas Dilli di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jatim, Jumat (20/11/2026).

Dilli menegaskan bahwa capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada penghargaan. Hasil inovasi perlu ditindaklanjuti melalui proses inkubasi dan diseminasi agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.

Advertisement

Melalui pendekatan tersebut, gagasan yang dihasilkan dalam kompetisi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penguatan sistem perpajakan daerah dan penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Dilli menjelaskan, keikutsertaan Bojonegoro dalam POIN 2026 merupakan yang kedua kalinya.

Pada 2025, Bojonegoro juga mencatat prestasi dengan meraih Juara II tingkat Provinsi Jawa Timur melalui policy brief berjudul “Optimalisasi Tata Kelola, Kunci Zero Dengue Death di Kabupaten Bojonegoro”.

Penghargaan tersebut diraih pada 25 November 2025 di Surabaya melalui inovasi kebijakan yang menyoroti upaya penguatan tata kelola penanganan demam berdarah dengue.

Dengan demikian, raihan dua penghargaan pada 2026 melanjutkan capaian Bojonegoro dalam kompetisi inovasi kebijakan tingkat provinsi.

Advertisement

Dilli berharap hasil riset dan inovasi yang dikembangkan ASN dapat semakin berperan dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pembangunan.

“Harapan BRIDA, inovasi kebijakan dapat menjadi akselerator sukses pembangunan dan tahun 2026 juga mendorong karya serupa melalui PRISA yang diselenggarakan oleh BRIDA Bojonegoro,” imbuhnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik5 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik5 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik5 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik5 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik5 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...