Connect with us

Politik

Komisi VI Terima Sejumlah Masukan Terkait Perbaikan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Dari Unpad

Published

on

Tim Komisi VI DPR RI lewat Panja Penyusunan Naskah Akademis dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Tim Panja mendapatkan sejumlah masukan terutama terkait tentang kelembagaan perlindungan konsumen yang saat ini dinilai belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan.

“Banyak sekali masukan yang kita terima dari Unpad, baik berkaitan dengan ketentuan umum maupun detail dari setiap BAB yang ada di RUU Perlindungan Konsumen yang sedang kita susun. Misalkan tentang bagaimana membuat lembaga seperti BPSK dan BPKN itu menjadi lebih efektif dan lebih berdaya. Kalau selama ini kan, BPSK itu antara hidup segan mati tak mau. Jadi harus diputuskan dalam undang-undang ini, kewenangan yang jelas,” tutur Sarmuji selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Perlindungan Konsumen pada Selasa (23/5/2023).

Masukan terkait perbaikan lembaga ini diantaranya yakni pertama dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Arief Bustaman, S.E., MI. yang mengharapkan penguatan terhadap peran setiap kelembagaan serta peningkatan penyebaran informasi terkait perlindungan konsumen yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Kedua, dari Dosen Fakultas Hukum Dr. Susilowati Suparto, S.H., M.H. yang menyampaikan perlu adanya perhatian terhadap kewenangan dan koordinasi antar lembaga perlindungan konsumen serta sinergitas keterlibatan pemerintah pusat dan daerah.

Senada dengan masukan-masukan yang didapat, Komisi VI DPR RI pun menganggap perbaikan terhadap kelembagaan perlindungan konsumen ini diperlukan agar dapat menyelesaikan keluhan masyarakat (konsumen) dalam waktu yang singkat tidak bertele-tele. “Masukan yang diterima dari Unpad hari ini cukup banyak, cukup rinci. Mudah-mudahan ini menjadi dasar bagi penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen yang sedang kita susun,” ungkap Sarmuji.

Diketahui Undang-undang Perlindungan Konsumen ini perlu dilakukan revisi karena semenjak UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) tahun, telah terjadi banyak perubahan dalam masyarakat terlebih dengan adanya transformasi digital. Sehingga perlu penyesuaian dengan mengikuti perkembangan terkini agar dapat memenuhi kebutuhan hukum secara nasional dan global.

Advertisement

Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Tentang Perlindungan Konsumen ini diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji (F-Golkar) dan diikuti oleh Anggota Komisi VI lainnya yakni Darmadi Durianto (F-PDIP), Evita Nursanty (F-PDIP), Sondang Tiar Debora Tampubolon (F-PDIP), Mufti Anam (F-PDIP), Andre Rosiade (F-Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra), Subardi (F-NasDem), Herman Khaeron (F-Demokrat), Nevi Zuairina (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Elly Rachmat Yasin (F-PPP).

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik3 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik24 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik24 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik24 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik24 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...