Connect with us

Politik

Mulyanto Minta Aksi Nyata PLN Agar Rasio Elektrifikasi Bisa Capai 100 Persen

Published

on

Mulyanto
rnAnggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti rasio elektrifikasi yang sampai saat ini masih 99.99 persen. Padahal, menurut Mulyanto, PLN selalu berdalih bahwa pada tahun 2024 rasio elektrifikasi akan menjadi 100 persen. Namun berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 persen.rn”Ini kan kita amati pengalaman dari tahun ke tahun janjinya begitu terus setahun 100 persen tapi apa aksinya. Ternyata ini ada permasalahan-permasalahan yang pertama adalah jaringan transmisi, kesiapan titik-titik, dan kemampuan bayar masyarakat yang belum match,” katanya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, di Bandung, Kamis, (25/5/2023).rnOleh karenanya, Mulyanto mendorong agar seluruh stakeholder terkait, utamanya Kementerian Keuangan melalui Komisi VI DPR RI, agar dapat menyiapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) guna mendorong atau memenuhi listrik di desa. “Sementara dari komisi VII DPR RI akan mendorong ke Kementerian ESDM RI untuk program pemasangan baru listrik. Ini yang bisa langsung memenuhi jumlah listrik yang belum menyala,” tandasnya.rnHal lainnya yang menjadi sorotan Mulyanto adalah tingkat elektrifikasi yang dibagi dua antara kontribusi PLN sebesar 97 persen dengan sisanya 1,8 persen yang merupakan kontribusi dari non PLN. Mulyanto mendorong agar data dari 1,8 persen yang merupakan kontribusi non PLN dapat ditelusuri data terbarunya secara konkret, mana yang masih menyala dan mana yang sudah mati.rnSementara terkait dengan pembangunan listrik di daerah-daerah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T), Mulyanto berharap agar PT PLN (Persero) dapat mengedepankan asas tujuan kenegaraan. Sehingga, masyarakat dapat merasakan listrik betul-betul segera terwujud, tentunya dengan mekanisme subsidi, kompensasi, dan sebagainya.rn”Solusi filosofis kita bernegara itu adalah dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan negara. Jadi masyarakat yang merdeka, adil, bersatu dan lain sebagainya. Itu fungsi negara. Karenanya ketika pada wilayah-wilayah seperti ini negara harus hadir. Makanya mekanisme yang kita punyai adalah instrumennya adalah subsidi, kompensasi, dan sebagainya, negara harus hadir menanggung itu, tidak (bisa) kita berkata bahwa hanya orang kota yang boleh menikmati listrik,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.rnSehingga Mulyanto menginginkan agar BUMN Energi dapat hadir utuh di masyarakat, dan tidak mengedepankan profit, melainkan dukungan terhadap proyek-proyek strategis negara. “Di situlah bagiannya kenapa kita mengatakan masih BUMN. N- itu adalah negara, BUMN itu berbeda dari badan usaha pada umumnya, tapi juga menjalankan proyek-proyek yang strategis. Itulah BUMN,” tutupnya.rnPLN UID Jawa Barat memiliki pelanggan sebesar 16,48 juta (19,13 persen), dengan daya tersambung sebesar 30.600 MVA (18,80 persen), dan beban puncak tertinggi 8.172 MW, dengan pendapatan Rp. 20,77 T (20,23). Memiliki unit pelaksana 17 UP3, 1 UP2D, dab 1 UP2K, dengan gardu induk sebanyak 106 buah, dan Trafo Gardu Induk 304 buah.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik5 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...