Connect with us

Politik

Andre Rosiade Didampingi Dedi Mulyadi Terima Aduan Korban PHK PT Pos

Published

on

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menerima aduan dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Pos Indonesia cabang Majalengka, Dadang Iskandar. Dalam pertemuan tersebut, Andre didampingi oleh calon gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Gerindra, Dedi Mulyadi.

Dadang mengaku terkena PHK karena dugaan pelanggaran tata tertib dan disiplin perusahaan. Ia menemui Andre di ruang kerjanya di kompleks gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Dalam pertemuan itu, Dadang menyampaikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak terbukti.

“Tuduhan itu jauh dari hasil mediasi bipartit. SK pemecatan keluar sebelum adanya mediasi,” ujar Dadang.

Menanggapi aduan tersebut, Andre berkomitmen untuk mengadvokasi persoalan masyarakat hingga tuntas.

“Saya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, partai Pak Prabowo, dan juga partai Kang Dedi, berkomitmen untuk mengadvokasi masalah ini,” kata Andre.

Advertisement

Andre juga menyampaikan bahwa ia telah menerima salinan surat dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, yang merekomendasikan agar PT Pos Indonesia Kantor Cabang Majalengka mengkaji dan mengevaluasi kembali keputusan PHK terhadap Dadang. Dinas juga menganjurkan agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban hingga ada penetapan dari pengadilan hubungan industrial.

“Ini sudah ada rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Nanti saya akan komunikasikan langsung dengan Menteri BUMN dan Direksi PT Pos untuk mengevaluasi keputusan ini,” ujar Andre.

“Saya belum berjanji apa-apa, Pak. Tapi tugas saya sebagai wakil rakyat, sesuai permintaan Kang Dedi, saya akan bekerja keras mengadvokasi Bapak. Pak Prabowo ingin rakyat Indonesia bahagia dan bisa tersenyum. Beri saya waktu, semoga seminggu ini ada hasilnya, Kang Dedi,” imbuhnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada Andre Rosiade yang bersedia mendedikasikan waktunya untuk mengadvokasi masalah masyarakat.

“Kalau diurus Pak Andre, insyaallah selesai. Pak Dadang sudah tenang. Kedua belah pihak sudah bertemu dan penyelesaian sudah dekat,” kata Dedi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...