Connect with us

Politik

Bambang Haryo Kritik BMKG Soal Dampak Erupsi Lewotobi

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik keras analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

Menurut Bambang, pernyataan BMKG yang menyebut bahwa erupsi tersebut berdampak hingga ke Bali dan Lombok tidak akurat.

“Letusan Gunung Lewotobi tidak berdampak ke Bali dan Lombok karena posisi geografis dan arah angin yang bergerak dari barat ke timur. Ini sudah terbukti, tidak ada abu vulkanik yang mencapai kedua wilayah itu,” ujar Bambang, Kamis (14/11/2024).

Bambang menjelaskan bahwa pada bulan November hingga Februari, arah angin di Indonesia umumnya bergerak dari barat ke timur, sehingga wilayah yang terpengaruh abu vulkanik adalah daerah timur Lewotobi, bukan Bali dan Lombok yang terletak di sebelah barat.

“Bahkan Kupang yang berada di selatan Lewotobi hanya terdampak sedikit, apalagi Bali dan Lombok,” tegasnya.

Advertisement

Bambang, yang juga memiliki armada laut yang memantau arah angin di kawasan NTT, menilai bahwa informasi BMKG yang tidak akurat bisa merugikan sektor pariwisata, karena dapat menimbulkan ketakutan pada wisatawan.

“BMKG memiliki anggaran dan sarana pemantauan yang cukup besar. Kesalahan informasi ini bisa merugikan sektor pariwisata di Bali dan Lombok,” jelas Bambang.

Selain itu, Bambang mengkritik BMKG terkait ketidakakuratan ramalan cuaca yang berdampak pada sektor pertanian, nelayan, dan transportasi.

“Jika BMKG merasa kesulitan, mereka bisa mengutip data dari badan pemantau cuaca internasional seperti Singapura, Australia, atau Amerika,” tambahnya.

Dengan anggaran sebesar Rp2,769 triliun, Bambang menyatakan bahwa BMKG seharusnya mampu meningkatkan kompetensi SDM agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat.

Advertisement

Menanggapi kritik tersebut, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengklasifikasikan data berdasarkan informasi dari VAAC Darwin yang menunjukkan bahwa abu vulkanik hanya berdampak di wilayah NTT sebelah barat.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...