Connect with us

Politik

Ahmad Muzani Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Menaikkan Gaji Guru

Published

on

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan gaji guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata dari komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menaikkan gaji guru, baik PNS maupun swasta. Ini menunjukkan perhatian Presiden Prabowo terhadap profesi guru dan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Langkah ini adalah bukti bahwa janji kampanye beliau benar-benar ditunaikan,” ujar Muzani, Jumat (29/11/2024).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp722 triliun untuk pendidikan, atau 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muzani juga menekankan bahwa komitmen terhadap anggaran pendidikan yang besar saja tidak cukup untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Selain menaikkan gaji guru, Presiden Prabowo juga menunjukkan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM melalui program perbaikan gizi.

“Pak Prabowo akan memberikan makanan bergizi gratis kepada 82,9 juta anak Indonesia. Ini adalah bentuk investasi besar untuk memajukan dunia pendidikan kita,” ungkap Muzani.

Advertisement

Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo memiliki kesadaran tinggi untuk membangun bangsa Indonesia melalui investasi yang signifikan di sektor pendidikan, sebagai bagian dari visi untuk mewujudkan Indonesia Maju dengan SDM yang berdaya saing tinggi.

Muzani juga menyoroti berbagai kebijakan penting yang telah diambil oleh Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, penghapusan utang, dan kenaikan gaji guru.

“Inilah bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat bangsa kita. Beliau terus berikhtiar dan bekerja keras untuk memajukan serta mensejahterakan bangsa Indonesia,” tutup Muzani.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...