Connect with us

Politik

Abdul Wachid Tekankan Pentingnya Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf 2025

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dalam rapat tersebut, Abdul Wachid memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja tahun 2024 dan mendesak kedua lembaga untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

“Kami mengapresiasi capaian kinerja tahun 2024, namun kami juga menekankan agar BAZNAS dapat mencapai target pengumpulan ZIS DSKL Nasional tahun 2025 sebesar Rp50,1 triliun. Selain itu, BAZNAS harus memastikan pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk penguatan pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan program tanggap bencana,” ujar Abdul Wachid.

Komisi VIII juga mendorong BWI untuk meningkatkan potensi ekosistem wakaf uang hingga Rp 180 triliun dan mengoptimalkan kontribusi wakaf tanah di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

“Program prioritas seperti Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB) harus terus diperkuat, termasuk wakaf dana abadi untuk masjid dan pendidikan pesantren,” tambahnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Komisi VIII berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang memperkuat kelembagaan BAZNAS dan BWI, termasuk percepatan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

“Kami juga mendukung kebijakan pengelolaan daging hewan kurban dan dam bagi jamaah haji untuk disalurkan di dalam negeri,” kata Abdul Wachid.

Di akhir rapat, Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka titipkan benar-benar dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang berbasis digital serta audit independen harus terus diperkuat,” pungkasnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua BAZNAS, Noor Achmad, dan Ketua BWI, Kamaruddin Amin, yang memberikan paparan terkait pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Politik2 jam ago

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik3 jam ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik3 jam ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik4 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Politik4 jam ago

DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Politik4 jam ago

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik4 jam ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik4 jam ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik4 jam ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik4 jam ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...