Connect with us

Politik

DPC Partai Gerindra Kabupaten Jepara Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Program Pemerintah Pusat

Published

on

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Jepara siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam acara syukuran memperingati Dirgahayu Partai Gerindra ke-17 dengan tema “Berjuang Tiada Akhir” yang digelar di Gedung DPC Gerindra Jepara, Senin (10/2/2025).

Acara tasyakuran ini dihadiri oleh jajaran struktural Partai Gerindra beserta sayap partai di Kota Ukir, serta delapan anggota DPRD Kabupaten Jepara Fraksi Gerindra.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jepara, Arizal Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa meski digelar secara sederhana, tasyakuran HUT kali ini terasa istimewa, karena Ketua Umum Partai Gerindra kini dipercaya rakyat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Arizal, acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat soliditas seluruh elemen partai dalam mengawal program pemerintahan Prabowo di daerah.

“Seluruh struktural Gerindra Jepara beserta sayap partai harus bersama-sama mengawal kebijakan pemerintahan pusat di daerah,” kata Arizal, yang juga Wakil Ketua DPRD Jepara.

Beberapa program pro-rakyat dari pemerintah pusat, seperti MBG, swasembada pangan, energi, air, serta pemberantasan kemiskinan, menjadi fokus perhatian Gerindra. Arizal menambahkan bahwa survei dari berbagai lembaga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo.

Advertisement

“Ini harus terus kita kawal agar cita-cita besar Ketua Umum Gerindra, yang juga Presiden RI, dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di Jepara,” ujar Arizal.

Purwanto, salah seorang senior Partai Gerindra Jepara, menekankan bahwa tasyakuran HUT ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan panjang partai yang didirikan pada 6 Februari 2008.

“Selama 17 tahun, Gerindra sudah dan akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tema HUT kali ini, ‘Berjuang Tiada Akhir’, menggambarkan tekad kami untuk terus mengabdi kepada Indonesia dan masyarakat,” tambah Purwanto.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik1 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik1 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik2 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik2 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik3 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik3 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik3 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik5 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik5 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik5 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...