Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas

“Kami meminta TNI melakukan pengusutan secara tuntas dan menyeluruh terhadap dugaan adanya markas judol di KPAD Cijantung. Harus dipastikan siapa yang menggunakan, siapa yang memberi akses, dan bagaimana aktivitas itu bisa berlangsung di kompleks TNI,” ujar Taufiq di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Taufiq menjelaskan rumah dinas militer dibangun menggunakan APBN semata-mata untuk menunjang kedinasan dan tempat tinggal prajurit yang berhak. Pengalihan fungsi rumah dinas menjadi sarana tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap tata kelola aset negara. “Rumah dinas itu bukan ruang usaha bebas dan bukan tempat untuk menjalankan kegiatan ilegal. Kalau dialihfungsikan untuk kegiatan yang melanggar hukum, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab,” kata Taufiq.

Ia juga menyoroti bahaya laten judi online yang dampaknya destruktif bagi perekonomian nasional serta sosial masyarakat. Merujuk data PPATK, perputaran dana judi online di Indonesia diperkirakan menembus angka Rp1.100 triliun pada 2025, sehingga pencegahan dan penindakan tegas harus menyasar seluruh sektor tanpa pandang bulu. “Pemberantasan judi online memerlukan pengawasan ketat lintas lembaga. Jangan sampai fasilitas tentara yang dibiayai oleh rakyat justru digunakan untuk merusak rakyat,” ucap politikus PKB tersebut.

Taufiq meminta pimpinan TNI memanfaatkan momentum kasus ini untuk merombak total sistem pembinaan dan pengawasan lingkungan perumahan prajurit di seluruh Indonesia. Audit berkala terhadap penghuni rumah dinas dinilai mendesak dilakukan demi menjaga marwah institusi pertahanan negara.

“Ini harus dijadikan momentum bagi pimpinan TNI untuk melakukan perbaikan manajerial. Pengelolaan rumah dinas, pengawasan lingkungan, dan mekanisme penindakan harus berjalan tertib serta akuntabel,” tutur Taufiq.

Ia pun meminta hasil penyelidikan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dibuka secara transparan kepada publik setelah proses investigasi selesai. Penegakan hukum yang adil dipandang vital untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme prajurit TNI.

“Hasil pengusutan harus disampaikan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Langkah tegas TNI dalam menindak oknum yang terlibat akan memperkuat kredibilitas institusi di mata publik,” pungkasnya.