Connect with us

Politik

Kawendra Lukistian Tegaskan Pentingnya Regulasi dalam Akuisisi dan Pembaruan PKB

Published

on

Anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya penerapan regulasi dalam proses akuisisi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Serikat Pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (PT SBI) pada Senin (17/2/25).

“Ketika berbicara soal regulasi, memang benar bahwa dalam proses akuisisi seharusnya ada tahap cut-off terlebih dahulu,” ujar Kawendra.

Ia menekankan bahwa proses cut-off ini harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Menurut Kawendra, dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama.

“Di era Pak Prabowo, kita ingin semua orang sejahtera. Kita tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi. Karena itu, kita harus cari tahu siapa yang menjadi penyebab tertundanya proses ini, hingga akhirnya hak-hak pekerja terancam dan tercederai. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Kawendra mengusulkan agar Komisi VI DPR RI segera mengambil langkah tegas berdasarkan hasil RDPU tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mendorong penerapan aturan yang tepat dalam menyelesaikan kasus ini.

Advertisement

“Kami mengusulkan untuk segera mengeluarkan surat resmi dari Komisi VI berdasarkan hasil RDPU hari ini, agar pihak SBI menerapkan regulasi yang ada dengan benar, tanpa perlu berlarut-larut mencari solusi lain,” ungkapnya.

Ia berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Mudah-mudahan kita bisa mendorong kebijakan yang lebih baik. Seharusnya ada peningkatan upah dan kesejahteraan. Jangan dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Masa di era Pak Prabowo kesejahteraan karyawan tidak berkembang?” tambahnya.

Lebih lanjut, Kawendra meminta agar manajemen PT SBI tidak menghindar dari mediasi dan diskusi dengan serikat pekerja.

“Kita berjuang bersama, mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Kita dorong agar ada mediasi dan dialog dengan serikat pekerja. Jangan terus menghindar. Kalau terus seperti itu, nanti kami panggil mereka kesini,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik7 menit ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik21 menit ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik1 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik2 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik2 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik2 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik4 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik4 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik4 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...