Politik
Obon Tabroni Soroti Isu Ketenagakerjaan dalam Penyerapan Aspirasi di Cikarang
Published
2 tahun agoon
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan buruh dalam penyerapan aspirasi di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Isu utama yang muncul antara lain pengupahan, perlindungan dan pesangon bagi pekerja terdampak PHK, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
“Tadi banyak aspirasi yang masuk, yakni terkait pengupahan, perlindungan dan pesangon PHK, serta keselamatan pekerja,” ujar Obon, Kamis (20/2/2025).
Obon menegaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut harus diseriusi karena buruh dalam posisi rentan dan negara harus hadir untuk melindungi hak-hak mereka.
Selain itu, Obon juga menyoroti isu pengangguran dan investasi, yang sering kali menyalahkan buruh sebagai penyebab terhambatnya investasi, padahal ada banyak faktor lain seperti perizinan dan infrastruktur.
“Buruh sering dianggap penyebab utama macetnya investasi, padahal masalah perizinan dan infrastruktur juga perlu diselesaikan,” katanya.
Obon juga menekankan pentingnya pengawasan yang tegas terhadap regulasi ketenagakerjaan agar peraturan bisa berjalan efektif.
“Sebagus apapun peraturan, jika pengawasannya lemah, implementasinya tidak efektif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan yang melanggar aturan harus diberikan sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran berulang.
Dengan penyerapan aspirasi ini, Obon berharap pemerintah dapat lebih serius menangani masalah ketenagakerjaan dan menciptakan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan buruh.
You may like
Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Marwan Jafar Minta Anggaran LPS Efisien: Integritas SDM Jangan Cuma di Atas Kertas
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...
Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

