Connect with us

Politik

Minim SMK Negeri, George Edwin Sugiharto Dorong Pembangunan di Cirebon

Published

on

Aspirasi masyarakat Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, terkait kebutuhan infrastruktur dan pendidikan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, memastikan bahwa pembangunan jalan, irigasi, jembatan penghubung, serta pendirian SMA atau SMK Negeri akan menjadi prioritas ke depan.

“Kami mencatat sejumlah masalah krusial, seperti belum adanya SMA atau SMK di Kecamatan Susukanlebak, yang akan kami perjuangkan agar menjadi prioritas Pemprov Jabar,” kata George Edwin Sugiharto usai reses ke-2 di Kaligawetan, Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, Kamis (6/3/2025).

George menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar akan fokus membangun infrastruktur, seperti jalan dan irigasi, serta meningkatkan fasilitas pendidikan.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, juga mendukung rencana pembangunan SMK Negeri di Susukanlebak. Ia menilai keberadaan sekolah kejuruan sangat penting untuk menyiapkan SDM yang siap menghadapi industri di Cirebon Timur.

Advertisement

“Kami optimis Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi bisa membangun SMK Negeri di Kecamatan Susukan Lebak dan kecamatan lainnya di Kabupaten Cirebon,” ungkap Cakra.

Selain masalah pendidikan, warga Kaligawetan juga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung ke Desa Curug Wetan untuk mempercepat akses perekonomian.

Kuwu Kaligawetan, Lilis Krisnawati, berharap agar aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera direalisasikan.

“Mudah-mudahan semua yang diajukan, seperti irigasi, jalan, jembatan, dan sekolah, bisa segera terwujud,” tutupnya.

Dengan dukungan dari para legislator dan Pemprov Jabar, warga Susukan Lebak berharap peningkatan infrastruktur dan pendidikan di wilayah mereka segera terealisasi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik17 menit ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik18 menit ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik57 menit ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik1 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik1 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik3 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik3 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik3 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik4 jam ago

Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​ Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Politik4 jam ago

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...