Politik
Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Dukung Program Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu
Published
2 tahun agoon
Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial RI untuk membantu siswa kurang mampu. Program ini mendapat dukungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang memastikan alokasi 40 Sekolah Rakyat untuk Jawa Timur pada tahun 2025.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Cahyo Haryo Prakoso, mengatakan bahwa program ini selaras dengan poin dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo, yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan.
“Pada prinsipnya, kami mendukung penuh program ini di Jawa Timur dengan alokasi 40 Sekolah Rakyat,” ujar Cahyo, Kamis (6/3/2025).
Cahyo, yang juga anggota Komisi E yang membidangi pendidikan, menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah mengajukan 40 sekolah, dengan 38 di antaranya ditempatkan di masing-masing Kabupaten/Kota dan 2 menggunakan lahan milik Pemprov.
“Program ini memberi kesempatan kepada anak-anak Jawa Timur, khususnya yang kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan biaya rendah atau bahkan gratis,” tambahnya.
Namun, Cahyo menegaskan bahwa pembahasan teknis terkait kurikulum dan distribusi sekolah perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan program.
“Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan industri dan ekonomi lokal,” terangnya.
DPRD Jawa Timur akan menunggu kajian teknis dari pemerintah pusat, yang mencakup kurikulum dan anggaran, untuk memastikan program ini dapat berjalan lancar.
“Kami akan mendukung program ini dan berharap pelaksanaannya dapat membawa manfaat besar bagi generasi muda,” pungkas Cahyo.
You may like
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Marwan Jafar Minta Anggaran LPS Efisien: Integritas SDM Jangan Cuma di Atas Kertas
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...

