Longki Djanggola Minta Mendagri Tegas Wajibkan Cuti Bagi Petahana yang Ikut PSU

Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk bersikap tegas dengan mewajibkan petahana yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah untuk mengambil cuti.

Permintaan tersebut disampaikan Longki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, aturan cuti bagi petahana sangat penting untuk menjaga asas pemilu yang jujur dan adil.

“Kita semua tahu, seringkali petahana dengan dalih tugas dinas memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan kampanye terselubung. Ini harus dicegah dengan aturan cuti yang tegas,” ujarnya.

Longki juga menyoroti polemik hukum terkait pencalonan kepala daerah di Parigi Moutong, khususnya kasus seorang calon bupati yang sempat didiskualifikasi karena jeda masa hukuman pidana, namun kemudian kembali menjadi calon setelah menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan itu akhirnya dianulir kembali setelah Mahkamah Konstitusi memperkuat diskualifikasi tersebut.

“Sesama hakim, tetapi pemahamannya berbeda soal jeda masa hukuman. Ini membingungkan masyarakat. Seharusnya ada keseragaman dalam interpretasi hukum agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegas Longki.

Ia pun berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait agar proses demokrasi dapat berjalan transparan dan adil.