Andre Rosiade Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Berikan Bonus Hari Raya untuk Ojol

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memberikan perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online (Ojol) menjelang Lebaran Idul Fitri 2025. Langkah tersebut dengan memastikan pengusaha transportasi online memberikan tunjangan hari raya (THR), yang disebut dengan bonus hari raya (BHR).

“Alhamdulillah, kami mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk para driver Ojol yang sangat berterima kasih atas pengumuman BHR untuk Ojol, baik pengemudi maupun kurir. Ini adalah hal baru yang bisa dilakukan di era Prabowo,” kata Andre, Selasa (11/3/2025).

Andre menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah kepada pekerja di sektor transportasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di jalan raya. Jumlahnya yang sangat banyak, bahkan mencapai jutaan orang, menjadikan kebijakan ini sangat penting.

“Bukan hanya pekerjaan sambilan, banyak yang menjadikannya pekerjaan utama. Jadi, BHR yang diumumkan Presiden Prabowo ini sangat bermanfaat dan diterima masyarakat. Tentu masih banyak kebijakan positif yang akan dilakukan Presiden Prabowo dan pemerintah ke depan,” ujarnya.

Andre juga menegaskan bahwa kepastian BHR ini bukan hanya disampaikan oleh Presiden Prabowo, tetapi juga dihadiri oleh CEO GoTo, Patrick Walujo, dan CEO Grab, Anthony Tan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025) lalu. BHR ini nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan tempat para pekerja Ojol bermitra.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa tahun ini pemerintah memberi perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

“Pemerintah menghimbau seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja,” kata Prabowo.

“Terdapat sekitar 250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif, dan 1 hingga 1,5 juta yang berstatus part-time. Besaran mekanisme ini akan dirundingkan dan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” ungkap Prabowo.