Connect with us

Politik

Muhammad Husein Fadlulloh Tekankan Pentingnya Transparansi dalam Pemerintahan yang Kuat

Published

on

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa transparansi merupakan pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat. Pernyataan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas melalui Parlemen Terbuka di Indonesia yang digelar pada Rabu (19/3/2025).

“Menurut saya, transparansi tidak akan merugikan siapa pun. Justru, semakin transparan sebuah negara, semakin kuat pula negara itu. Karena itu, transparansi harus menjadi komitmen utama dalam pemerintahan,” ujar Husein usai menghadiri FGD tersebut.

Meski upaya transparansi terus ditingkatkan, Husein mengakui bahwa masih ada tantangan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

“Selama ini, informasi dari pemerintah sudah banyak tersedia, tetapi tantangannya adalah bagaimana media penyampaian informasi dapat menjangkau seluruh masyarakat. Indonesia adalah negara yang luas dengan masyarakat yang beragam, sehingga pemahaman terhadap teknologi dan akses informasi menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.

Husein juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Advertisement

“Pemerintah tidak menutupi informasi, tetapi harus berhati-hati dalam menyampaikan isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berkembang menjadi bola liar. Begitu juga kita semua, bukan hanya pemerintah, harus bijak dalam menyebarkan informasi,” tambahnya.

Diskusi ini masih berada dalam tahap awal, namun Husein berharap parlemen dapat terus meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dan pemerintah semakin kuat.

“Khususnya parlemen, kami ingin lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Beberapa perbaikan teknis, seperti akses ke website informasi, masih perlu disempurnakan. Namun, yang terpenting adalah mendengar tanggapan masyarakat agar transparansi yang kita bangun benar-benar bermanfaat,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...