Connect with us

Politik

Presiden Prabowo dan Presiden MBZ Saksikan Penandatanganan 8 MoU dan LoI di Abu Dhabi

Published

on

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) secara langsung menyaksikan pengumuman delapan dokumen kerja sama berupa memorandum of understanding (MoU) dan letter of intent (LoI) antara kedua negara. Pengumuman tersebut disampaikan pada akhir pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, Rabu (09/04/2025).

Delapan dokumen kerja sama tersebut terdiri dari empat perjanjian antar-pemerintah (government to government/G-to-G) dan empat perjanjian antar pelaku usaha (business to business/B-to-B), yang mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

Empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi:

  • Pernyataan Kehendak antara Kementerian Luar Negeri PEA dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI tentang Kemitraan Alam dan Iklim;
  • Protokol Perubahan Kedua atas Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah PEA mengenai Kerja Sama Kelautan dan Perikanan;
  • Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri PEA dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Kerja Sama Keamanan dan Penanggulangan Terorisme; dan
  • Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama RI dan Otoritas Umum Bidang Islam, Wakaf, dan Zakat PEA mengenai Kerja Sama di Bidang Islam dan Wakaf.

Sementara itu, empat kesepakatan B-to-B yang disepakati adalah:

  • Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA mengenai Investasi Produksi Susu;
  • Nota Kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LLC dan PT Pindad;
  • Kesepakatan Prinsip mengenai Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Cirata; dan
  • Memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR mengenai Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jatigede berkapasitas 100 MW.

Pertemuan bilateral ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kemitraan, mencerminkan kesamaan visi kedua negara dalam memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, ketahanan pangan, transisi energi, keamanan, serta nilai-nilai keagamaan. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan PEA yang telah terjalin selama lebih dari empat dekade.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik7 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik7 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik7 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik7 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik7 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik8 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Politik8 jam ago

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Politik8 jam ago

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Politik8 jam ago

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Politik8 jam ago

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...