Connect with us

Politik

Skenario Tsunami Megathrust Kebumen Bisa Capai 18 Meter, Taufiq R Abdullah Dorong Kesiapsiagaan Jadi Prioritas Nasional

Published

on

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memodelkan potensi tsunami dengan ketinggian air mencapai 14 hingga 18 meter di Kabupaten Kebumen jika terjadi gempa megathrust di selatan Jawa. Berdasarkan pemodelan tersebut, gelombang tsunami diperkirakan dapat mencapai pesisir Kebumen sekitar 38 hingga 46 menit setelah guncangan gempa terjadi

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Taufiq R Abdullah dalam Festival Aspirasi DPR RI bertema kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Taufiq menjelaskan, skenario yang disusun BMKG mengasumsikan potensi guncangan gempa dengan magnitudo maksimum sekitar 8,7. Selain Kebumen, wilayah lain di pesisir selatan Jawa seperti Cilacap hingga Pacitan turut masuk dalam area terdampak.

Namun, Taufiq menekankan pemodelan tersebut merupakan bentuk kalkulasi ilmiah untuk kesiapsiagaan, bukan prediksi pasti mengenai waktu terjadinya gempa. “Ini adalah skenario pemodelan, lagi-lagi bukan prediksi. Ilmu pengetahuan kita belum mampu memprediksi secara presisi,” kata Taufiq R Abdullah, Senin (5/10/2026).

Menurut Taufiq, estimasi waktu kedatangan tsunami selama 38–46 menit menjadi jeda krusial yang harus dimanfaatkan masyarakat untuk menyelamatkan diri. “Artinya, begitu ada kabar gempa, kita masih ada waktu setengah jam lebih untuk siap-siap,” ujarnya.

Advertisement

Oleh karena itu, ia mendorong agar langkah mitigasi dan penyiapan infrastruktur penunjang dilakukan secara masif sejak jauh hari. Hal ini mencakup pemastian keandalan sistem peringatan dini, penyediaan jalur serta tempat evakuasi yang layak, hingga edukasi bertahap kepada publik. Kesiapsiagaan juga perlu diperkuat di berbagai pusat kegiatan warga seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya.

“Apakah jalur dan tempat evakuasi tersedia serta sudah diajarkan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah desa, relawan, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan saat proses evakuasi dinilai sangat mendesak. Bagi Taufiq, fokus utama saat ini adalah mengukur sejauh mana kesiapan masyarakat jika bencana benar-benar melanda. “Seberapa siap kita ketika bencana itu terjadi,” tegas Taufiq.

Taufiq juga mendorong agar Kebumen dan kawasan pesisir selatan Jawa dimasukkan dalam skala prioritas nasional penanganan bencana. Langkah kesiapsiagaan idealnya dibiayai sejak tahap pencegahan dan terintegrasi dalam skema perencanaan nasional. “Grand design penanganan bencana secara nasional harus sejak sekarang konsentrasi kepada daerah-daerah rawan yang tidak bisa diprediksi waktunya,” jelas Taufiq.

Ia mengimbau masyarakat pesisir Kebumen untuk tidak panik, melainkan terus mengasah kesiapsiagaan serta memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempa berpotensi tsunami. “Dengan adanya pemodelan tersebut, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir Kebumen menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat, mulai dari sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga edukasi kepada masyarakat,” kata Taufiq.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik1 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik1 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik1 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik1 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik1 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik1 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Politik1 jam ago

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Politik1 jam ago

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Politik1 jam ago

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Politik1 jam ago

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...