Habiburokhman Soroti Keterbatasan Fasilitas Penegak Hukum di Kalimantan Tengah

Komisi III DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas operasional yang dihadapi institusi penegak hukum di Kalimantan Tengah. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja masa reses yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Habiburokhman, di Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).

Dalam pertemuan dengan jajaran Polda, Kejati, dan BNNP Kalimantan Tengah, Komisi III mendengarkan langsung berbagai kendala, terutama terkait infrastruktur pendukung tugas aparat di lapangan.

“Ini kunjungan reses, kami datang untuk menyerap aspirasi dari Polda, Kejati, dan BNNP Kalteng,” ujar Habiburokhman.

Salah satu isu utama yang disorot adalah belum tersedianya helikopter dinas, yang sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas aparat, terutama saat menghadapi kebakaran hutan yang kerap melanda wilayah tersebut.

“Kalau ada kebakaran hutan, bagaimana Kapolda bisa turun cepat ke lokasi tanpa helikopter? Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Selain menyerap aspirasi, Komisi III juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum di daerah. Seluruh masukan akan dibawa ke rapat-rapat bersama kementerian dan lembaga terkait.

Habiburokhman juga mengapresiasi kerja cepat aparat dalam mengungkap kasus pembunuhan yang sempat viral dan meresahkan masyarakat. Ia menilai hal itu menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang tinggi.

Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan merata di seluruh Indonesia.