Connect with us

Pemerintahan

Menko PM Muhaimin Iskandar Lapor Banggar Sudah Teken Permenko Pemanfaatan dan Pemutakhiran DTSEN 

Published

1 tahun ago

on

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan terus melakukan upaya memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengentaskan kemiskinan.rnMenko Muhaimin menjelaskan salah satu perkembangan terkini penggunaan DTSEN adalah penerbitan Permenko PM No.4 Tahun 2025 yang menjadi dasar pemanfaatan dan pemutakhiran DTSEN.rnHal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).rn“Kita sudah sampai pada penerbitan Permenko Nomor 4 tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” kata Menko Muhaimin dalam keterangannya, Senin.rnMenko Muhaimin menjelaskan dengan adanya Permenko tersebut upaya percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara konsisten.rnTerlebih, dengan menggunakan DTSEN, upaya menyusun tahapan pemberdayaan masyarakat dari miskin ke berdaya hingga mandiri dapat dilakukan secara efektif.rn“Melalui Inpres nomor 4 tahun 2025, kami telah menyudahi ketidaktepatan sasaran program pemerintah karena data yang selalu berbeda-beda antar kementerian, lembaga, dan sektor,” ujar dia.rnLebih lanjut, Menko Muhaimin menegaskan Kemenko PM akan terus mengorkestrasikan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.rnMenko Muhaimin menyatakan pengorkestrasian tersebut penting untuk mengimplementasikan amanat Inpres 8/2025 dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan.rn“Kementerian Pemberdayaan Masyarakat memperoleh mandat untuk mengkoordinasikan 45 Kementerian dan Lembaga, 38 Provinsi Pemerintahan Daerah, dan 514 Pemerintahan Kabupaten Kota dalam satu barisan percepatan pemberantasan kemiskinan,” ujar dia.rnTak hanya itu, Menko Muhaimin menyatakan upaya perubahan paradigma pengentasan kemiskinan juga terus dilakukan Kemenko PM dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.rnIa menegaskan upaya memberdayakan masyarakat menjadi mandiri penting untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...