Connect with us

Politik

Imas Aan Ubudiyah Minta Pemerintah Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru dan Situasi Bencana

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiyah, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama di wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.rnImas menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di tengah situasi darurat bencana.rn“Menjelang Nataru, kami meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan, terutama di wilayah terdampak bencana. Stabilisasi harga penting untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Apalagi sudah ada kecenderungan beberapa harga pangan mengalami kenaikan,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Selasa (9/12/2025).rnBerdasarkan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (8/12/2025), sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan, di antaranya cabai rawit merah, bawang merah, cabai merah keriting, dan minyak goreng Minyakita.rnCabai rawit merah pada pekan kedua tercatat naik menjadi Rp68.700 per kilogram. Bawang merah berada di angka Rp68.700 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp63.000 per kilogram atau naik 14,55 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Minyakita juga masih tinggi dengan rata-rata nasional Rp18.100 per liter, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.rn“Kami meminta pemerintah tidak hanya melakukan stabilisasi harga, tetapi juga memperkuat mitigasi agar lonjakan harga tidak semakin menekan masyarakat, terutama di daerah terdampak bencana,” ujar Imas.rnIa menambahkan, bencana sering menyebabkan gangguan produksi pangan, distribusi logistik terputus, dan kelangkaan komoditas, sehingga harga kebutuhan pokok berpotensi naik.rn“Tugas pemerintah adalah memastikan pasokan pangan tetap aman. Kementerian Perdagangan harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi tidak terhambat,” tegasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...