GKB-NU Yakin Peran Indonesia di Board of Peace Sejalan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu memberikan warna dan arah strategis dalam keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, di tengah menguatnya kontroversi publik terkait posisi Indonesia dalam forum perdamaian internasional tersebut.

Dalam sebulan terakhir, keterlibatan Indonesia di Board of Peace menuai kritik dari sejumlah pihak. Kekhawatiran utama publik adalah potensi Indonesia dimanfaatkan sebagai pemberi legitimasi politik bagi kepentingan Israel, khususnya dalam konteks pascaperang Gaza.

Bahkan, beberapa entitas masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara terbuka meminta Indonesia untuk mundur dari keanggotaan forum tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, GKB-NU menilai bahwa keikutsertaan Indonesia justru merupakan langkah multilateral yang sah dan strategis, sejalan dengan mandat internasional.

“Board of Peace merupakan pelaksana dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang lahir pascagencatan senjata Hamas–Israel. Indonesia hadir bukan untuk melegitimasi penjajahan, tetapi untuk memastikan proses perdamaian berjalan adil dan berkelanjutan,” tegas Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).

GKB-NU menjelaskan bahwa dalam skema perdamaian tersebut, Komite Eksekutif Board of Peace akan bekerja sama dengan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang dan diberi kewenangan administratif atas Gaza selama dua tahun ke depan. NCAG akan menjalankan mandatnya baik di Zona Merah (wilayah yang sebelumnya dikuasai Hamas) maupun Zona Hijau (wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Israel).

Untuk menjaga stabilitas, dibentuk International Stabilization Force (ISF) yang bertugas mendukung kepolisian Palestina—yang saat ini tengah menjalani pelatihan di Yordania dan Mesir—dalam menegakkan hukum dan ketertiban sipil.

Menurut GKB-NU, kehadiran Indonesia dalam struktur ini justru krusial untuk memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tidak terlepas dari agenda besar Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

“Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan rekam jejak panjang membela Palestina, Indonesia memiliki posisi moral dan politik yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip koeksistensi dan kemerdekaan Palestina berjalan beriringan,” lanjut Hery.

GKB-NU juga menegaskan bahwa kesepakatan damai antara Hamas dan Israel mengandung dua syarat utama yang tidak terpisahkan: perlucutan senjata Hamas (disarmament) di Zona Merah dan penarikan mundur Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Zona Hijau. Kedua syarat ini dipandang sebagai fondasi mutlak bagi rekonstruksi Gaza yang berkeadilan.

Dalam konteks ini, GKB-NU menyatakan keyakinannya terhadap kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten menekankan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif dan Non-Blok.

“Indonesia tidak kehilangan kompas. Komitmen final Indonesia terhadap terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat tetap menjadi pijakan utama. Board of Peace justru menjadi arena strategis untuk memperjuangkan itu,” ujar Hery.

Lebih jauh, GKB-NU menyerukan kepada publik Indonesia untuk memberi ruang dan kepercayaan agar misi diplomatik tersebut dapat berjalan optimal tanpa prasangka berlebihan.

Selain Board of Peace, GKB-NU juga menyatakan dukungannya terhadap partisipasi aktif Indonesia dalam panggung geopolitik global, termasuk bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS serta inisiatif de-eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Menurut GKB-NU, langkah-langkah tersebut mencerminkan cara pandang outward looking dan kepercayaan diri Indonesia sebagai aktor penting dalam tatanan dunia multipolar.

Sebagai bagian dari kontribusi konkret, GKB-NU menyatakan akan menguatkan diplomasi publik Jalur Ketiga (track three diplomacy) melalui pendekatan people-to-people.

“Jaringan lintas komunitas dan relasi internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun akan dimaksimalkan untuk mendorong de-eskalasi konflik dan membuktikan bahwa perdamaian bukan utopia,” jelasnya.

“Peace is possible. Perdamaian bukan sekadar slogan, tetapi jalan terbaik bagi kemanusiaan,” pungkas Hery.